Altambu Tuding, Keputusan Bupati Lombok Tengah Prematuer.


Lombok Tengah (JournalNTB)- Keputusan Bupati Lombok Tengah, Provinsi NTB, terkait penutupan aktivitas tambang emas ilegal di lokasi Gunung Prabu, menuai banyak kritikan pedas dari masyarakat. Pasalnya, keputusan penutupan lokasi tambang yang diambil oleh Bupati Lombok Tengah pada Rapat Koordinasi pada Tanggal 6 Desember 2018 lalu, dinilai tidak diimbangi dengan solusi berupa pembukaan lapangan kerja.

Koordinator Aliansi Penambang Desa Prabu (Altambu) memaparkan, keputusan Bupati tersebut diambil, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang sekiranya berimbang, sehingga masyarakat dengan sukarela menerima keputusan dari Bupati. "Seharusnya Bupati bersyukur, keberadaan tambang emas sudah merubah ekonomi rakyat dalam kurun waktu yang tidak lama,"paparnya.

Di sisi lain, mengenai keberadaan Proyek ITDC yang konon sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat Lombok Tengah lanjutnya, saat ini belum dapat dijadikan tolak ukur penyerapan tenaga kerja lokal.

Sebab, aktivitas dasar atas keberadaan proyek ITDC berupa, peningkatan ekonomi khususnya untuk masyarakat Lombok Tengah bagian Selatan, melalui sektor pariwisata, belum berjalan (beroperasi) menerima kunjungan wisatawan. 

"Kami sangat menghargai. Tapi ITDC belum menerima kunjungan wisatawan. Kesiapan infrastrukturnya itu belum memadai,"keluhnya.

Maka demikian pihaknya pun mengancam, apabila Bupati tidak segera merubah sikap dan mencabut kembali keputusannya, pihaknya bersama masyarakat penambang, akan melakukan aksi boikot dan melumpuhkan aktivitas jalan sekaligus kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.

"Pokoknya sampai bupati menarik kembali petugas pemerintah yanh ditugaskan di Desa Prabu. Intinya ini masalah perut, jadi jangan main-main," pungkasnya. (Rois Yus)

0 komentar:

Posting Komentar