DPD KNPI Lotim Minta BPBD NTB Harus Transparan Soal SK TPK

Selong - Menjelang bulan puasa tahun ini kita berharap agar Masyarakat yang terdampak Gempa dapat menempati rumahnya sehingga dapat menjalankan bulan Ramadan dengan khusuk. 

Terkait dengan rencana pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dibawah BPBD NTB, tentang Surat Keputusan (SK) Kepala BPBD Tentang Tim Pengendali Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Gempa Bumi Tahun 2018 di NTB. Ketua KNPI Lotim, Taupik Hidayat berharap agar BPBD NTB Transparan dengan proses Rekrutment atau penunjukan beberapa personal yang ditunjuk sebagai ketua, wakil ketua dan sebagainya. Apa dasar penunjukan orang orang tersebut?  Apakah ada sosialisasi soal penunjukan orang orang dalam tim ini? Bagaimana prosedur penunjukan orang orang ini? Jangan sampan BPBD NTB dalam menunjuk orang orang ini diduga ada unsur kedekatan dan kepentingan.

Untuk itu, tambahnya, perlu kiranya kepala BPBD NTB Menjelaskan kepada public soal ini agar masyarakat NTB mendapatkan informasi yang utuh soal ini?  Jangan sampai terkesan sembunyi sembunyi melakukan penunjukan orang tertentu?  Lalu siapa yang dapat menjamin orang orang yang ditunjuk bebas dari konflik of interest. 

Lebih lanjut, Taupik mengaku, Baru saja kita mendapatkan informasi tentang rekrutmen tenaga fasilitator perbaikan perumahan terdampak gempa,  tiba tiba sudah ada SK TPK?  ada apa ini dengan BPBD NTB....

Apalagi kami mendapatkan informasi bahwa untuk mendaftar sebagai tenaga fasilitator harus menyerahkan dokumen (mendaftar)  di kampus tertentu,... Mohon dijelaskan oleh BPBD NTB apakah informasi ini benar? 

BPBD NTB juga perlu jujur kepada Masyarakat NTB terkait Sumber Gaji dari tim TPK tersebut,  Dari mana duitnya? 

Jangan sampai niat masyarakat yang terdampak gempa untuk mendapatkan rumah direcokin dengan hal hal beginian,...

Oleh Karena itu kami berharap kepada Gubernur NTB untuk mengevaluasi kepala BPBD NTB, saya yakin Gubernur NTB tidak tau persoalan ini.(**)

0 komentar:

Posting Komentar