Lagi-Lagi Pahlawan Devisa jadi Korban penganiayaan, SBMI Advokasi TKW Asal Lotim Dianiaya Majikan Di Arab Saudi

Lombok Timur journal NTB– Ruliya Rujani ( 25 ) tahun seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Karang Sukun, Desa Tanjung, Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Lombok Timur, NTB diduga menjadi korban kekerasan majikannya selama menjadi tenaga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi.

Dari pengakuan korban melalui ketua Serikat Buruh Migran Indonesia ( SBMI ) Nusa Tenggara Barat, Mahendra Yani, SH pada media ini, Ahad 28 Juli 2019 mengatakan penyiksaan tersebut terjadi lantaran korban meminta kepada majikan untuk membayar haknya berupa gaji yang belum di terima selama dua bulan.

Akibat penyiksaan tersebut, wanita yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga tersebut mengalami luka-luka di bagian wajah, tangan dan kaki.

Selaku ketua SBMI NTB, Mahendra mengungkapkan rasa keprihatinannya dengan kejadian yang menimpa pahlawan devisa itu.

Dikatakan Mahendra, Ruliya dalam keadaan luka dan kesakitan akhirnya melarikan diri dari cengkaraman siksaan majikan, dan kemudian langsung melaporkan kejadian penyiksaan tersebut ke pihak kepolisian Ryad untuk meminta pertolongan.



Korban juga sempat meminta untuk bisa mendapatkan perawatan medis, dan juga berharap supaya dibawa ke Konsulat Republik Indonesia untuk mendapatkan perlindungan. Tapi sayang, pihak kepolisian justru malah membawa korban ke maktab (AGEN) Ryad yaitu tempat yang dulunya korban di jemput oleh majikan untuk di pekerjakan.

" Korban sampai saat ini belum aman karena korban masih dalam penguasaan maktab (agen) yang secara langsung memiliki hubungan komunikasi dengan Pihak jasa penempatan dan pihak majikan ", ujar Mahendra

Menurut Mahendra sesuai data yang diperoleh Rulyia berangkat sebagai PMI pada April 2019 dengan menggunakan Penyalur Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS ), dimana seluruh pembuatan dokumen penempatan diproses langsung di Jakarta tanpa melalui tahapan proses di daerah.

Padahal di daerah Lombok Timur  sendiri sudah memiliki saltap. Artinya seluruh penempatan PMI asal Lotim harus melalui system yang telah diatur pada UU 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ke luar Negeri.

Sebagai salah satu Daerah kantong PMI terbesar di NTB, selaku Ketua SBMI NTB Mahendra berharap kepada Pemerintah Daerah Lombok Timur agar tidak setengah-setengah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan penempatan PMI keluar negeri yang sudah dimandatkan melalui pasal 41 UU nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Mingran Indonesia.

Pemerintah Daerah juga seharusnya memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan perlindungan melalui pengawasan terhadap rekruetmen yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab baik secara perorangan maupun dilakukan oleh pihak swasta dalam hal ini PPTKIS.

"Pengawasaan saat mereka bekerja maupun saat paska bekerja terus di intesifkan, karena dengan memaksimalkan perlindungan pemerintah daerah dapat meminimalisir kasus kasus Pekerja migrant Indonesia asal Lombok Timur", jelasnya.

Dalam kasus ini, SBMI NTB juga sudah mengambil langkah-langkah advokasi dan melaporkannya ke BP3TKI Mataram dan BNP2TKI, dengan harapan korban segera mendapatkan perlindungan di Negara penempatan.

Atas kejadian ini SBMI berharap kepada pemerintah daerah khusunya Lotim untuk lebih serius dalam memberikan perlindungan terhadap korban yang sampai saat ini membutuhkan pertolongan, dan juga mendorong pemerintah pusat memberikan sanksi administratif bagi PPTKIS dengan melakukan pencabutan izin penempatan.

" kita berharap agar pemerintah khususnya Pemkab Lotim untuk memaksimalkan perhatianya bagi para Pekerja Migran Indonesia dari lotim agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali," ungkapnya.

Begitu juga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penempatan korban maupun pihak majikan harus diberikan sanksi secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara penempatan.

0 komentar:

Posting Komentar