Langkah inspektorat Mengawasi DD dan ADD

Journalntb.com-(Lombok Tengah)-
Dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari tahun ke tahun masih saja terdengar hal itu membuat pihak inspektorat Lombok tengah merasa perihatin.

Namun kadang kadang pihak masyarakat, LSM di desa setempat salah kaprah jika masalah data yang dilaporkan ke pihak inspektorat masih ngambang alias tidak bisa ditindak lanjuti ( tidak valid). Demikian dijelaskan L. Aswatara SH diruangannya belum lama ini.

Diduga persoalan ini muncul akibat kurangnya upaya pembinaan pihak terkait, seperti halnya DPMPD dan pemerintah kecamatan.

Tidak harmonisnya hubungan antar aparatur di tingkat Desa yang berujung pada perang kepentingan juga menjadi penyebab. "kewajiban kita semua sebagai masyarakat  kemudian leding sektornya DPMPD harus melakukan pembinaan secara kontinyu, karena mereka (Desa) itu ada nuansa SDM-nya rendah, ketidak terbukaanya. Kemudian kerjasama dengan BPD belum baik, kepentingan-kepentingan Pilkades masih saja ada kecemburuan sosial.
Tidak harmonisnya hubungan para pihak ditingkat desa ini berimbas pada upaya saling melaporkan, ujung-ujungnya Inspektorat didesak melakukan pemeriksaan. Berbagai persoalan itu ditangani dan dibenahi terlebih dahulu pada internal masing-masing.

" kita ada rencana harus segera dilakukan pembinaan kepada semua para kepala desa untuk dilakukan pemahaman dalam penggunaan dana desa, agar para kepala desa tidak melakukan peyelewengan dana desa," pak camat, DPMPD juga harus pro aktif melihat berbagai persoalan terkait penyalahgunaan dana desa oleh para kepala desa." Tegas Lalu Aswatara SH.(**)

0 komentar:

Posting Komentar