Tokoh masyarakat desa sembung mulai angkat bicara terkait perumahan sembung palace di desa sembung kecamatan narmada Lombok Barat,




LOMBOK BARAT - Journal NTB tokoh masyarakat desa sembung. Drs. H. Mursidin mulai bersuwara untuk mempertanyakan proses alihfungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan perumahan Sembung Palace di Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Lombok Barat.

"Jelas kami akan pertanyakan ini (alihfungsi lahan) Sembung Palace. Karena  diduga ini melanggar aturan Perda RTRW Lombok Barat, dimana Narmada dan Lingsar masuk sebagai kawasan pertanian produktif penyangga pangan," kata Drs H. Mursidin, salah satu tokoh masyarakat dari dusun jejelok berprfesi sebagai guru di SMP 3 labuapi 

H.Drs. mursidin yang merupakan warga dusun jejelok desa sembung mengeluhkan tentang rusaknya saluran irigasi pertanian akibat aktivitas penimbunan material pembangunan kawasan perumahan tersebut di Desa Sembung.

"Salah seorang petani pemilik lahan di sekitar lokasi pembangunan itu megeluh merasa dirugikan, dan saya terkejut kok diperbolehkan ada proyek perumahan di atas lahan pertanian produktif. Melihat kenyataan yang ada saat ini, sangat jelas bahwa pembangunan Sembung Palace ini diduga melanggar RTRW. Saya berkomentar sebagai tokoh masyarakat yang di mana Desa Sembung mengaku tengah mendalami masalah ini dan berdiskusi tokoh masyarakat lainnya.

 terkait dugaan penyalahgunaan izin alihfungsi lahan ini.

"Ya kan masyarakat bingung, kenapa dengan Dinas Pertanian dan stakeholders terkait lainnya di Lombok Barat kok bisa ada izin. Kita akan pertanyakan apa dasar kajian sehingga terbit sebuah izin alihfungsi lahan ini," katanya.

Menurutnya, dalam Perda Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2011 sangat jelas diatur tentang peruntukan kawasan di tiap Kecamatan di Lombok Barat.

Narmada dan Lingsar sendiri masuk dalam kawasan pertanian produktif dan pertanian berkelanjutan.

"Jangan sampai sawah-sawah lahan pertanian di Narmada dan Lingsar terancam menjadi pancang beton akibat maraknya pembangunan perumahan," tukasnya.

Drs.H. mursidin menilai, jika Sembung Palace akhirnya terbangun, maka bukan tidak mungkin beberapa tahun mendatang akan lebih banyak izin alihfungsi lahan yang diterbitkan untuk pengembangan perumahan.

"Kita masyarakat selama ini terlalu banyak diam melihat keadaan Lombok Barat yang dalam kondisi sangat memprihatikan. Apalagi dalam kasus alihfungsi lahan ini, masyarakat benar-benar tidak menyetujui lahan pertanian dijadikan perumahan katanya

0 komentar:

Posting Komentar