Dana DAK 4,3 M, BITPK Nilai Kontraktor CV. Satria Karya Kerja Asal-asalan

Lombok Barat. Journal  NTB _Proyek rehbilitas saluran sekunder, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairaan milik Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang berlokasi dimencongah Desa Karang  Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat yang  bersumber Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan anggaran 4,3milyar. yang dikerjakan oleh Kontraktor CV Satria Karya terkesan asal-asalan menyalahi ketentuan RAB , hal ini dikatakan  Sahnun Kalam SH. Salah satu anggota Badan ivestigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara ( BITPK) kepada wartawan Journal NTB Senin ( 10/09/19 )

"ironis sekali,  bahwa pekerjaam Rehabilitas saluran sekunder, program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairaan yang dikerjakan oleh kontraktor CV Satria Karya, kwalitasnya jauh dibawah standar dan asal – asalan " kata Sahnun .

Menurut Sahnun,  bahwa biaya proyek tersebut bersumber dari pajak rakyat tentunya para kontraktor harus mengutamakan kwalitas, bukan mengutamakan keuntungan semata,

" dari temuan tim BITPK dilokasi proyek ,bahwa pengerjaaan saluran irigasi yang dikerjakan oleh CV Satria Karya dikarang bayan dikerjakan dengan cara asal – asalan ,  mulai dari pasir yang dipakai kwalitas rendah, jarak besi untuk tulang beton seharusnya 10 cm , tapi yang dipakai jarak besi 25 _30cm, apalagi proses pengecoraanya kondisi sungai dengan air yang mengalir tentu betonnya akan cepat rusak , ini sudah sangat keterlaluan " geram Sahnun

Dia juga mengatakan CV Satria Karya secara tehnis juga sudah melanggar aturan  K3 mulai dari tidak menyediakan pakaian pelindung keselamatan kerja seperti Helem,pakaian dan sepatu ( P3K) untuk para pekerjanya, padahal keselamatan kerja karyawan baik buruh harus menggunakan K3 itu tercantum dalam Rencana anggaran biaya (RAB) maupun buku petunjuk pelaksanaan teknis

Ia juga berharap pemerintah kabupaten Lombok barat dalam hal ini Dinas pekerjaan umum Dan Penataan Ruang (PUPR) segera mengambil tindakan dan menegur dan memberikan sangsi tegas dan PPK nya harus bertanggung jawab,  ada dugaan konspirasi antara PPK dengan Kontraktor,  untuk itu Sahnun meminta kepada pihak penegak hukum atau BPK segera melakukan Audit pekerjaan proyek tersebut,  karena anggaran begitu besar,  " masa proyek DAK dengan Anggaran besar pekerjaannya asal jadi dan amburadul, ini sangat merugikan masyarakt penerima manfaat dari proyek tersebut " tegas Sahnun

Apabila tuntuntan kami tidak direspon kata Sahnun,  oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) ,pihaknya akan melaporkan temuan tersebut kepihak APARAT PENRGAK HUKUM  ,

" kami dari badan ivestigasi tidak pidana korupsi Aparatur Negara (BITPK) akan melaporkan apa yang menjadi temuan kami ke Kejaksaan dan kepolisian , apabila pihak dinas terkait tidak merespon " ancam  Sahnun Kalam sambil menunjukan dokumen foto  hasil investigasinya kepada Journal NTB

Ditempat terpisah Kepala Desa Karang bayan yang akrab dipanggil Sudirat Saat ditemui diruang kerjanya mengatakan kami hanya diundang sosialisasi saja oleh CV. Satria Karya itupun dikantor Desa Segerongan, terkait mekanisme pengerjaanya kami dari unsur kepala Desa Tidak tahu menahu, tapi kami sempat turun ke lokasi.

"Keterangan oleh pak  Sahnun Kalam SH selaku anggota Badan ivestigasi Tindak Pidana korupsi Aparatur Negara (BITPK)  memang benar adanya, proses pengerjaan pengecoran itu dikerjakan dalam kondisi air sungai mengalir, tentu menurut kami meskipun tidak ahli dalam kontruksi, pekerjaan pengecoran tersebut akan cepat rusak "  aku kepala Desa kepada media

Hingga berita ini dimuat,  Wartawan Journal NTB mencoba konfirmasi pihak kontraktor CV SK dan PPK dinas PUPR namun tidak ada jawaban (tiem)

0 komentar:

Posting Komentar