Wakil Ketua Dewan KSB Dari Fraksi PKS Berikan Imbauan Pemda KSB Kenaikan BPJS

Wakil Ketua Dewan KSB Dari Fraksi PKS

Sumbawa barat.journalntb.com

Pemerintah Rencana akan Menaikkan Iuran Program Badan Pengelola Jasa Kesehatan (BPJS) Tahun 2020 Mendatang Dinilai akan Merugikan Masyarakat Secara Universal di Kabupaten Sumbawa Barat, 


Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat Abidin Nasar Politisi Muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Menganjurkan Kepada Pemerintah Daerah Agar Tidak Lagi Mengikuti Program BPJS ,Saat Dijumpai Awak Media Usai Menghadiri Acara Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kompleks KTC.Pada Selasa (5/11/2019).


"Dengan adanya kenaikan iuran BPJS pada 2020 mendatang, dinilai telah merugikan masyarakat secara universal di KSB, untuk itu baiknya Pemda (Eksekutif) harus mulai berfikir untuk tidak lagi ikut program BPJS, karena dikhawatirkan akan timbul persoalan baru pada ABPD kedepan,"  kata Abidin Nasar.


langkah ini cukup relevan mengingat dampak dari adanya  kenaikan iuran untuk program BPJS tersebut, tidak hanya akan membebani APBD KSB saja namun masyarakat juga ikut dirugikan, untuk itu pihaknya selaku Legislatif mengajak Eksekutif untuk segera mengkaji kembali kebijakan terkait subsidi program BPJS tersebut, 


"Pemda KSB sebaiknya keluar saja atau tidak usah lagi mengikuti program BPJS tersebut, karena adanya kenaikan iuran akan membebani APBD juga membebani masyarakat secara universal,"  jelas Nasar. 


Ia Abidin Nasar memaparkan, besaran iuran untuk program BPJS yang rencananya akan dinaikkan per 1 Januari 2020 mendatang, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor.75/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor. 82/2018, tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Perubahan tersebut ditegaskan dalam Pasal 34 Perpres, yaitu untuk kelas I sebesar Rp160 ribu/orang/bulan; kelas II sebesar Rp110 ribu/orang/bulan dan kelas III sebesar Rp42 ribu/orang/bulan,


 "Dengan adanya kenaikan iuran BPJS tersebut,  tentunya Pemda KSB harus menambah anggaran lagi sekitar Rp15 miliar hingga menjadi Rp.35 miliar pertahun untuk menanggung BPJS sekitar 70 ribu warga KSB yang kurang mampu,"  ungkap Abidin Nasar anggota DPRD KSB dari PKS.


Nasar Menambahkan, pihaknya dari Fraksi PKS menganjurkan kepada Pemda KSB untuk melakukan kajian ulang secara mendalam, dan segera mencari strategi stay format lain yang lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan terpenuhinya layanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi masyarakat KSB, karena program BPJS Stersebut bentuknya juga asuransi, yaitu dibayarkan berdasarkan jumlah peserta meskipun tidak sakit. 


"Pola lain bisa saja dihitung berdasarkan jumlah tindakan. Bisa jadi nilainya lebih rendah, bahkan bisa digunakan untuk meningkatkan fasilitas dan kesejahteraan petugas kesehatan, Sebab honor petugas kesehatan kita tergolong rendah. Jika ini disuplay sebagian dana untuk tenaga kesehatan, tentu akan meningkatkan kesejahteraan dan kinerja petugas kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat,'' pungkasnya.(***)


0 komentar:

Posting Komentar