Gapensi Tuding Enam Mega Proyek diloteng Sarat Persengkolan


PRAYA.JournalNTB. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) enam proyek Puskesmas di Loteng yang diduga bermasalah dinilai terlibat dalam kongkalikong pelaksanaan proyek hingga pengelolaan anggaran yang tidak transparan.

Ketua Gapensi Loteng HL Aswanjaya menyebutkan, Dinas Kesehatan untuk proyek pembangunan enam Puskesmas di Loteng adalah sarat dengan persekongkolan dalam mengeruk uang rakyat dimana Pembangunan Mega Proyek itu Gapensi ataupun kontraktor yg ada di loteng sama sekali tidak dilibatkan." Kita menduga enam proyek itu ada kerugian negara milyaran Rupiah." Beber Ketua Gapensi Loteng itu Kamis 27/02/2020. 

Muhamad Irfan Kabid Organisasi dan Keanggotaan Gapensi Loteng mengatakan,  Salah satu fakta kalau Dinas terkait terlibat aktif adalah pencairan anggaran yang dilakukan 100 persen, dibuktikan dengan SP2D. walaupun hasil pengerjaan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak  diselesaikan tepat waktu," ujar Muhamad Irfan didampingi sejumlah kontraktor.

Sementara Lalu Martoyo Sekertaris Hitmi NTB menyebutkan, Pembangunan enam Puskesmas yaitu desa  Puyung, Penujak, Teratak, Muncan Aik Darek, Kuta.  Anggaran Pembangunan Puskesmas itu  ada yang mencapai Rp 6 milyar lebih. Selain Puskesmas  pembangunan kantor Camat dan Pembangunan Air Mancur Bencingah di Loteng  ditemukan amburadul dan ditengarai terindikasi korupsi. 

Berdasarkan laporan yang diterima dari enam proyek pembangunan Puskesmas di Loteng belum selesai anggarannya sudah dicairkan 100 persen kendati Pekerjaannya belum tuntas sudah anggaran dicairkan 100 persen, kalau kontraktor luar yg kerjakan pasti akan dibiarkan terbengkalai jika ada persoalan pembangunan yg belum tuntas. Apalagi dananya sudah dilunasi semua. Ia pasti tidak bertanggungjawab."demikian juga  Sangat aneh denda yg dibayar karena keterlambatan pembangunan Puskesmas itu hanya Rp 8 juta Sementara proyek yg kecil denda meroket bisa mencapai 12 jutaan." Tudingnya.

Sejumlah Kontraktor yang tergabung dalam GAPENSI Loteng akan melakukan Hearing  mendesak agar Kejati NTB dan Kejari Loteng Bahkan pihak kepolisian  agar  mengusut  kasus ini. Sementara dinas Kesehatan dan PUPR Loteng hingga berita ini diterjunkan belum bisa dikonfirmasi.(shn).

0 komentar:

Posting Komentar