ATR/BPN Lombok Utara NTB, pentingnya PTSL untuk masyarakat, dalam penekanan konflik tanah.


Lombok Utara.Journalntb.com-

Masalah pertanahan adalah konflik besar yang sering terjadi di masyarakat kita, sehingga  perlu  dukungan dari semua pihak, kerjasama antara BPN, masyarakat dan stakeholder serta Pemerintah Daerah  harus bersinergi dengan baik, jika ingin program nasional tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjalan dengan sukses.

Begitu pentingnya PTSL bagi masyarakat agar menghindari terjadinya konflik- konflik pertanahan yang sering terjadi di masyarakat, bahkan tidak jarang sampai terjadi saling mengklaim dan berujung perlecahan persaudaraan, ironisnya lagi hingga saling bunuh dan jatuh korban. Mengingat begitu pentingnya program ini bagi masyarakat program ini harus berjalan dan di tangani dengan serius.

Kepala BPN Lombok Utara Dahniar Muchlisin SH.MH kepada wartawan menerangkan tentang PTSL di wilayah hukum yang di pimpinnya Rabu ( 11/03/2020).

" Kami telah melakukan berbagai upaya agar penyelenggaraan PTSL tahun ini bisa berjalan dengan baik. Kami juga sudah meminta dukungan untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan PTSL ini ke beberapa pihak termasuk kepada Bupati Lombok Utara." Terang Dahniar.

Mengingat harus suksesnya program ini Kadis ATR/BPN juga meberikan penjelasan, 
Terdapat beberapa usulan,  kesimpulan pada  RDP Panja PTSL Komisi II DPR RI  11 Feb 2019 yang lalu.

Pertama, Dalam hal kegiatan sosialisasi program PTSL ke masyarakat di setiap wilayah Desa, Kelurahan. komisi II meminta utk mengoptimalkan sosialisasi ke masyarakat terkait pentingnya sertipikat untuk kepastian hukum. 
Kedua,  Kesediaan juru ukur yg masih terbatas dalam program PTSL, panja mendorong ATR/BPN untuk melakukan pengadaan secara transparan terutama dalam kerjasama dengan SKB sesuai kebutuhan, serta memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap juru ukur dan petugas pertanahan.
Ketiga, Panja PTSL mendorong kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan koordinasi secara intensif bersama dengan forkompinda dan pengawasan sehingga dapat meminimalisir konflik dan sengketa pertanahan di masa depan.
Ke empat, Dalam hal percepatan target pendaftaran tanah dan penyelesaian konflik panja PTSL meminta agar Kementerian ATR/BPN utk terus bersinergi, serta merespon terhadap berbagai konflik pertanahan dengan Komisi II sehingga tercapai pendaftaran tanah dan penyelesaian konflik secara menyeluruh pada tahun 2025 mendatang.

Usulan ini tentu di harapkan mendapat respon yang baik agar program PTSL di Kabupaten Lombok Utara ini berjalan dengan sukses. Yang paling penting lagi permasalahan pertanahan di masyarakat yang sarat konflik ini bisa di minimalisir, sehingga keamanan, kenyamana dan ketentraman masyarakat bisa terwujud. ( SHN-FJR).

0 komentar:

Posting Komentar