Perlu dukungan Pemda, agar program PTSL Lombok Utara berjalan mulus

Lombok Utara.Journal NTB.com- 
Dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
 (PTSL ) Pemerintah  telah berinisiatif, memobilisasi masyarakat untuk dapat memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah yg telah dimiliki/dikuasai. 

Tahun ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengalokasikan target PTSL di Kabupaten Lombok Utara untuk mencapai Desa Lengkap, Untuk Pengukuran (Penerbitan Peta Bidang) sebanyak 10.000 bidang dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebanyak 5.000 bidang. Target ini lebih kecil dari Tahun sebelumnya karena dukungan masyarakat dan Perangkat Desa di Desa Sasaran Kegiatan pada tahun 2019 dirasakan kurang signifikan, sehingga terjadi keterlambatan dalam penyelesaian target. Demikian di sampaikan Kepala Dinas ATR/BPN Kabupaten Lombok Utara Dahniar Muhclisin SH. MH dalam acara Sosialisasi dan Penyuluhan PTSL di Kantor BPN Lombok Utara Kamis (12/03/2020).

Masih Dahniar, Kebijakan Untuk mendukung pertumbuhan Ekonomi yang tidak membedakan tingkat sosial-ekonomi  maupun profesi pesertanya, telah dan pasti akan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat di KLU, karena Kegiatan ini akan terus berlanjut sampai Tahun 2024 untuk Desa lengkap ditingkatkan menjadi Kecamatan Lengkap hingga Kabupaten Lengkap di Tahun 2024 akan tercapai.

Untuk dapat mencapai kategori Desa Lengkap, seluruh bidang tanah di Desa Sasaran, Kegiatan harus di ukur dan dipetakan, baik telah bersertipikat maupun yg blm bersertipikat.

Oleh karena itu, diharapkan  keberlanjutan Kegiatan PTSL ini  sampai seluruh bidang-bidang tanah dalam wilayah KLU terpetakan, dan yang telah memenuhi persyaratan dapat didaftarkan (Diterbitkan sertipikatnya) mendapat dukungan dari Masyarakat, Perangkat Desa dan Pemerintah KLU. 

Untuk Pelaksanaan Kegiatan PTSL Tahun 2020, Kantor Pertanahan KLU telah menyampaikan Permohonan dukungan kepada Bupati Lombok Utara degan Surat No. 99/52-08.HP.01/2020 tanggal 4 Februari 2020.

Pemerintah KLU yang saat ini masih dalam keterbatasan, diharapkan kedepan masyarakat dan Pemerintah KLU sendiri yg akan menerima manfaat atas hasil kegiatan PTSL ini,  di harapkan pula Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dapat memberikan dukungan kelancaran atas pelaksanaan program PTSL tersebut.

Dalam kesempatan ini Kepala Dinas BPN Lotara Dahniar  Muchlisin SH.MH juga mengatakan,Dengan demikian Kebijakan pensertipikatan tanah dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit secara bertahap memberi akses untuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang berbasis pada pemanfaatan tanah,  terutama kepada petani, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pekerja sektor informal dan golongan ekonomi lemah,  disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, potensi daerah, karakteristik wilayah, dan dapat mengembangkan kegiatan ekonomi non pertanian sbg upaya utk menciptakan lapangan kerja. Secara bertahap program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta di harapkan mampu   mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan sosial di masyarakat. Kebijakan Pemerintah ini diharapkan dapat  membawa hasil yang bermuara pada pengentasan kemiskinan. Jelas Dahniar.

Negara hadir untuk menyelesaikan konflik tanah melalui PTSL,

Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional, banyak hal yang belum tersentuh, konflik kepentingan-pun tak terhindarkan.., pihak yg lemah pun dikorbankan..

Utk dpt mengatasi persoalan peninggalan masa lalu perlu ada terobosan dan usaha nyata dari Pemerintah untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Konstitusi,  yaitu melaksanakan Reforma Agraria sebagai  bagian dari tugas paling fundamental sebagaimana diamanatkan dlm UUPA dan TAP MPR IX Th 2001. 

Dahulu Kelompok masyarakat  lapisan bawah (petani dan masyarakat pedesaan) banyak  yang menjadi korban "Kebijakan Percepatan Pembangunan Ekonomi" untuk mendukung kepentingan pemilik modal. Itulah yg memicu terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan atas sumber ekonomi  yang berupa tanah, karena penataan aset produksi lebih diprioritaskan untuk pemilik modal. 

Dilain pihak..,  
lapisan menengah terjebak dalam proses demokratisasi.

Konteks demokrasi  inilah yang dijadikan alat menekan Negara-Pemerintah utk sedikit campur tangan,  agar mereka bisa bersaing bebas. 

Kini  Masyarakat merasakan Negara dirasakan telah hadir, campur tangan negara  dirasakan lebih dari yang seharusnya...

Kehadirannya dilihat dari bergulirnya berbagai  Program untuk mendukung Pemerataan Ekonomi. Diantaranya adalah Reforma Agraria sebagai penjabaran dari RPJMN 2014-2019. Dan kini masih terus berlanjut untuk dapat mencapai target Reforma Agraria.

Salah satu langkah kongkrit  Kementerian Agraria dalam rangka mencapai Target Reforma, dan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah agar dapat berjalan beriringan dengan ekonomi Nasional adalah tetap melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang lebih dikenal degan PTSL, dengan mengedepankan asas kemanfaatan. 

Sebagai upaya  mencapai target Reforma Agraria  yg merupakan tindaklanjut Cita ke 5 Nawacita .., Pemerintah sejak tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan Pensertipikatan Tanah Masal. 

Hasil kegiatan telah diterima oleh masyarakat Desa yang menjadi sasaran kegiatan, baik yg telah memiliki dan menguasai tanah secara turun-temurun (Yang telah mempunyai hubungan hukum kongkrit dengan tanah) sejak sebelum tanggal 24 September 1960, yang lebih dikenal dengan Tanah Bekas Milik Adat, maupun bagi yang telah menguasai  tanah yg belum pernah dilekati dengan suatu hak atas tanah, yang lebih dikenal dengan Tanah Negara. 

Mereka telah menerima manfaat atas hasil kegiatan tersebut yang kemudian lebih di kenal dengan PTSL.( SHN--FJR).

0 komentar:

Posting Komentar