DPRD Loteng Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun 2019

Journal NTB.com . Lombok Tengah Meski Wabah Virus Corona atau Covid-19 Melanda di Indonesia saat ini tidak menyurutkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Kamis kemarin tanggal (09/04/2020) DPRD Loteng  menggelar rapat paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir tahun 2019.

Rapat paripurna, yang digelar di Gedung DPRD Lombok Tengah di jalan  Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, M. Tauhid, SIP dan dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, SIP serta Anggota Forkompinda dan jajaran Kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
Dalam pengantar sidang, Ketua DPRD, M. Tauhid menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena disaat ada himbauan untuk tidak berkumpul lebih dari sepuluh orang, DPRD mengundang untuk menghadiri rapat paripurna dan rapat-rapat yang akan datang, dengan berharap senantiasa tetap menjaga Sosial distancing dan fisical distancing serta mentaati protokol pencegahan penyebaran virus covid-19. Menurut M. Tauhid, rapat Paripurna ini harus dilakukan, sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menegaskan bahwa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun Anggaran berakhir, bupati menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun." Kita DPRD harus laksanakan demi tugas dan tanggungjawab kepada masyarakat kabupaten Lombok Tengah yang sama-sama kita cintai." Jelasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Lombok Tengah H.Lalu Pathul Bahri SIP dihadapan rapat paripurna menjelaskan, Penyampaian LKPJ Bupati Lombok Tengah tahun 2019 kepada DPRD, merupakan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019, yang merupakan operasionalisasi tahunan dari rencana RPJMD tahun 2016 – 2021 dengan visi "Terwujudnya Kabupaten Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, dan Bermutu".
Tema pembangunan tahun 2019 kata H. Lalu Pathul Bahri SIP adalah Memajukan Pariwisata Untuk Peningkatan Kesejahteraan Dan Penguatan Nilai Tambah Produk Lokal Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Dan Penurunan Kemiskinan, dengan prioritas pembangunan yaitu

1) penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal;
2) peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
3) penguatan struktur ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.
4) Peningkatan kualitas infrastruktur kabupaten dan penataan wilayah perkotaan praya.
5) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pelayanan publik.
Perekonomian Kabupaten Lombok Tengah semakin kuat ditopang kemantapan infrastruktur dan konektivitas daerah yang semakin baik," percepatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, serta dikembangkannya berbagai potensi unggulan daerah. Kinerja perekonomian ditunjukkan dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun 2018 sebesar 16,75 triliun rupiah, meningkat 6,09 persen dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 15,79 triliun rupiah. PDRB per kapita Kabupaten Lombok Tengah atas Dasar Harga Berlaku tahun 2018 sebesar Rp.17.830.887,00. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 3,17%.' ujarnya.
Wabup HL Pathul Bahri SIP  juga menjelaskan,  kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli ditunjukkan dengan perkembangan IPM yang semakin baik, dimana pada tahun 2018 meningkat sebesar 64,36 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar 65,36 persen. Demikian pula berbagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan terus dilaksanakan secara simultan, terpadu dan terintegrasi yang melibatkan lintas perangkat daerah dan stakeholders terkait."

Berdasarkan data BPS, tahun 2019 angka kemiskinan di Lombok Tengah mengalami penurunan menjadi sebesar 13,63%, menurun 0,24 % dari tahun 2018 yang sebesar 13,87%. Demikian juga tingkat ketimpangan pendapatan pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,015 persen dari tahun 2017 menjadi 0,332 persen."Artinya kesenjangan pendapatan dalam kategori sedang dan cenderung bergerak ke arah pemerataan," pungkas HL Pathul Bahri SIP.
Sementara itu terkait pengelolaan APBD tahun 2019, Wakil Bupati HL Pathul Bahri SIP menjelaskan,
Pertama, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.161.842.234.622,38 dengan realisasi sebesar Rp. 2.119.200.350.667,21 atau 98,03 %, yang terdiri dari PAD dengan target sebesar Rp. 203.099.854.513,38 dan terealisasi Rp. 204.508.588.776,21 atau 100,69%. Kemudian dana perimbangan ditargetkan sebesar Rp 1.571.801.664.000,00, terealisasi sebesar Rp. 1.537.058.189.781,00 atau 97,79% serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditargetkan sebesar Rp. 386.940.716.109,00 dengan realisasi sebesar Rp. 377.633.572.110,00 atau 97,59% .
Kedua, Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp. 2.279.133.654.703,50 dan terealisasi Rp. 2.171.915.901.434,96 (atau 95,30%, yang terbagi atas Belanja Tidak Langsung yang ditargetkan sebesar Rp. 1.217.319.704.372,14 dengan realisasi Rp. atau 97,83 %, serta Belanja Langsung yang ditargetkan sebesar Rp. 1.061.813.950.331,36 dengan realisasi sebesar Rp. 980.983.573.860,31 atau 92,39 %.

Ketiga, Penerimaan Pembiayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 127.127.668.821,12 dengan ralisasi sebesar Rp. 117.436.026.499,59 atau 92,38 % .
Sedangkan terkait capaian pelaksanaan urusan pembangunan tahun 2019, secara garis besar dijelaskan Wabup tentang capaian kinerja Pemerintah berdasarkan 5 (lima) prioritas pembangunan tahun 2019, yaitu,
Prioritas pertama, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal yaitu sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama dan kepercayaan, pada dasarnya telah menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari kehidupan beragama masyarakat yang kondusif dan tidak terjadi konflik antar umat beragama.
2. Dalam upaya membina toleransi dan kerukunan hidup beragama, telah dilaksanakan kegiatan pembinaan umat beragama melalui kerja sama dan komunikasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), MUI, Baznas, DMI, serta organisasi masyarakat lainnya yang diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan umat secara musyawarah dan mufakat.
Prioritas kedua adalah peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, dengan capaian antara lain:
1. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas tahun 2018 adalah 5,96 tahun dan pada tahun 2017 adalah 5,6 tahun.
2. Harapan lama sekolah pada tahun 2018 mencapai 13,47 tahun dan pada tahun 2017 adalah 12,83 tahun.
3. Usia harapan hidup pada tahun 2018 mencapai 65,69 tahun, meningkat dari kondisi tahun 2017 yang hanya mencapai 65,01 tahun.
4. Akses terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu dan terjangkau terus meningkat. Hal ini ditunjukkan pada angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2019 sebesar 78,15%, meningkat 10,04% dari tahun 2018 yang sebesar 68,11%;

5. APK SD/MI/Paket A tahun 2019 sebesar 110,70%, meningkat dari tahun 2018 yang sebesar 109,20%. APK SMP/MTS/Paket B tahun 2019 sebesar 103,35% dan tahun 2018 sebesar 106,96%;
6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A tahun 2018 sebesar 99,98% dan tahun 2019 sebesar 98,89%. APM SMP/MTS/Paket B tahun 2018 sebesar 98,31% dan tahun 2019 sebesar 98,81%;
7. Angka melek huruf usia 15 – 55 tahun pada tahun 2019 sebesar 89,87%, meningkat dari tahun 2018 yang sebesar 89,34%.
Prioritas ketiga adalah penguatan struktur ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, dengan capaian sebagai berikut:
1. Jumlah koperasi berkualifikasi sangat berkualitas pada tahun 2019 meningkat menjadi 4 koperasi dari 3 koperasi pada tahun sebelumnya.
2. Persentase peningkatan nilai produksi industri kecil menengah (ikm) pada tahun 2019 sebesar 29,49%; meningkat dari tahun 2018 yang sebesar 29,13%.
3. Produksi komoditas padi pada tahun 2019 mencapai 502.639 ton, menurun dari tahun 2018 yang sebesar 527.796 ton.
4. Produksi sapi tahun 2019 yaitu sebesar 176.992 ekor, meningkat dari capaian tahun 2018 yang sebesar 172.266 ekor.
5. Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 sebesar 2.950,80 ton, meningkat sebesar 54,3 ton dari capaian tahun 2018 yang sebesar 2.896,50 ton

6. Jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2019 sebesar 75.075,53 ton, meningkat dari tahun 2018 yang sebesar 73.341,10 ton.
7. Pada tahun 2019, dampak gempa bumi masih berimbas pada dunia pariwisata kita. Jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2019 mencapai 80.982 orang, menurun dari tahun 2018 yang mencapai 83.176 orang. Demikian juga jumlah wisatawan domestik pada tahun 2019 mencapai 66.581 orang, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 70.539 orang.
Prioritas keempat adalah peningkatan kualitas infrastruktur kabupaten dan penataan wilayah perkotaan praya, dengan capaian antara lain:
1. Jalan kabupaten sepanjang 809,87 km secara bertahap kondisinya terus ditingkatkan, sehingga jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada tahun 2019 mencapai 67,68%.
2. Cakupan layanan jaringan irigasi tahun 2019 sebesar 13,12%, sama dengan kondisi tahun 2018.
3. Cakupan layanan air bersih tahun 2019 sebesar 90,18%, meningkat dari tahun 2018 yang sebesar 83,38 %.
4. Luas kawasan kumuh perkotaan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi seluas 53,12 hektar dari 60,71 hektar pada tahun 2018.
5. Cakupan layanan persampahan yang tertangani tahun 2019 adalah sebesar 22,32%, lebih tinggi dari capaian tahun 2018 yang sebesar 22 %.
Prioritas kelima adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan pelayanan publik, dengan capaian antara lain:
1. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemkab Lombok Tengah dari BPK RI.
2. Nilai akuntabilitas kinerja tahun 2018 dengan nilai 52,02 dan tahun 2019 meningkat menjadi 54,88 dengan predikat cc dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Tingkat kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) tahun 2018 sebesar 89,52%, dan tahun 2019 sebanyak 91,15%. Tingkat kepemilikan Kartu Keluarga (KK) tahun 2018 sebesar 86,15% dan tahun 2019 sebanyak 87,63%. Sedangkan tingkat kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2018 sebesar 78,60% dan pada tahun 2019 sebesar 86,70%."disamping penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah seperti telah diuraikan tersebut, Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 juga menerima tugas perbantuan dari beberapa kementerian yaitu kementerian tenaga kerja; kementerian koperasi dan ukm; dan kementerian perdagangan, dengan total anggaran sebesar Rp. 7.459.815.000dan terealisasi sebesar Rp. 6.700.605.366.-(enam milyar tujuh ratus juta enam ratus lima ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) atau 89,82%," jelas Wabup.
Diakhir penyampaiannya, HL Pathul menyinggung tentang Pandemi Covid-19 yang sedang mewabah di seluruh negara saat ini.
Diakhir Wabup  menyampaikan, menyikapi semakin meluasnya penyebaran wabah virus corona (covid–19) di Indonesia, termasuk di wilayah NTB, maka di wilayah kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan status siaga darurat bencana non alam covid–19 melalui Keputusan Bupati Nomor 154 tahun 2020. "Untuk itu, melalui kesempatan yang baik ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat kabupaten Lombok Tengah untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan serta bersatu padu, bahu membahu menangani penyebaran wabah ini, dengan mematuhi semua himbauan dan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Apabila kita semua bergerak bersama." Insya Allah ini bisa kita atasi dan kita lewati. Dengan bersatu, Insyaallah kita pasti mampu," Pungkas H. Lalu Pathul Bahri. (Redaksi)

Sumber : Bagian Humas Sekretariat DPRD Kuoaten Lombok Tengah.

0 komentar:

Posting Komentar