HMS Apresiasi Pemerintah Pemangkasan THR Anggota DPR RI

Sumbawa Barat.journalntb.com- Anggota DPR RI Dapil 1 NTB ( Se pulau Sumbawa) H. M. Syafrudin, ST, MM alias HMS, ikut menjadi korban pemangkasan anggaran. Biasanya, HMS dan para anggota DPR RI lainnya mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) setiap kali jelang hari raya Idul Fitri. Namun, tahun ini ia tidak akan mendapatkannya. Malah justru HMS mengapresiasi dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut.

"Saya sangat setuju atas keputusan tersebut, dan selayaknya diikuti oleh pejabat publik dari provinsi hingga kabupaten dan kota," ujar HMS yang sudah tiga periode menjabat Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Yang dikenal Humanis dan pakai sarung, Saat dikonfirmasi media via seluler.Rabu (14/4/2020).

Tahun ini, pejabat tinggi negara, menteri, anggota DPR, dan pejabat eselon I dan II memang tidak akan mendapatkan THR. Anggaran untuk THR itu telah dialokasikan kembali untuk penanganan bencana non alam berupa wabah Covid-19 yang mengancam berbagai lini kehidupan masyarakat.

HMS menjelaskan, sebelum pemerintah memangkas THR ini, Fraksi PAN sendiri telah menetapkan akan memotong 50 persen gaji dan tunjangan anggota DPR.

HMS menilai, saat ini masyarakat Indonesia tengah berada dalam situasi sulit. Karenanya, ia berharap semua pihak yang memiliki kemampuan untuk dapat meningkatkan solidaritas dan kepekaan sosial.

"Kami sebagai anggota DPR RI, dengan senang hati, mengikhlaskan pemangkasan anggaran THR tersebut. Kami berharap anggaran ini dapat dialokasikan untuk menunjang tugas pemerintah dalam menangani covid-19," jelasnya.

"Kami di Fraksi PAN DPR RI sangat mengapresiasi keputusan ini. Menurut kami, ini adalah keputusan yang baik dan memang perlu diambil. Jangan sampai ada perdebatan ataupun polemik dan kontroversi terkait keputusan ini," tegas HMS.

HMS menuturkan, Ketua Umum DPP PAN, H. Zulkifli Hasan juga telah menginstruksikan hal ini. Termasuk, kepada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Dengan tidak mengalokasikan THR tahun ini, diharapkan beban fiskal pemerintah dan pemerintah daerah menjadi berkurang. Selanjutnya, penghematan yang diperoleh dari pemangkasan ini bisa dialihkan untuk berbagai kebutuhan nyata dalam penanganan Covid-19.

"Ada banyak sekali anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19. Dan semua pihak harus berupaya maksimal, berkontribusi untuk mendukung tersedianya anggaran tersebut," ujar HMS.

Ia menjelaskan, ada berbagai kebutuhan mendesak yang perlu segera disediakan pemerintah. Misalnya, alat pelindung diri (APD) yang harus segera dipenuhi dalam jumlah besar. APD diperlukan untuk memastikan tenaga medis bisa menangani pasien Covid-19 tanpa terancam keselamatannya.

Pemerintah dan pemerintah daerah juga membutuhkan anggaran untuk membeli reagen dalam jumlah yang cukup. Reagen sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses diagnosa pasien yang terindikasi tertular Covid-19.

Dan yang paling penting, ujarnya, anggaran dibutuhkan untuk memberikan subsidi dan bantuan sembako, serta bantuan untuk para tenaga kerja yang dirumahkan akibat wabah Covid-19 ini. "Semua jenis bantuan dan subsidi ini, membutuhkan anggaran yang sangat besar. Kami berharap dengan penghematan, memangkas pendapatan THR anggota DPR RI, bisa ikut melonggarkan anggaran untuk kebutuhan-kebutuhan tadi," sebut HMS.

Ia menegaskan, dengan adanya anggaran yang dibutuhkan, kini pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan memang disalurkan kepada masyarakat yang berhak. "Saya juga meminta kepada pemerintah agar pemotongan serta pengurangan tersebut dalam penyalurannya harus tepat sasaran kepada yang berhak menerima," tegasnya. (rozak)

0 komentar:

Posting Komentar