Diskop UKM NTB : Pemberdayaan UKM Tidak Lalui Calo



MATARAM.journalntb.com-Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) NTB Gemilang tidak melalui makelar atau calo. 

Otoritas pemerintah NTB menegaskan kembali bahwa UMKM di berikan akses yang sama untuk menerima pesanan dan pembayaran sesuai aturan serta regulasi yang benar.

"Pesanan ke UMKM untuk JPS dilakukan pihak dinas langsung ke pemilik UKM yang memiliki badan usaha jelas serta terdaftar. Pembayaran dilakukan melalui Surat Pesanan Barang (SPB) dan SPK lengkap. Pembayaran langsung ke rekening UMKM,"kata, Kadiskop UKM NTB, Wirajaya, dalam keterangan persnya, Jum'at (8/5).

Wirajaya menegaskan, Gubernur NTB, Zulkiflmansyah memberikan instruksi jelas bahwa pemerintah harus lebih banyak memberdayakan UMKM lokal kita. Tidak ada monopoli bagi UMKM tertentu dan tidak boleh menutup peluang UKM yang lain.

Sebagaimana diketahui, Diskop UKM NTB diberi tugas untuk mengakomodir pengadaan masker non medis guna dibagikan dalam paket JPS untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama becana non alam wabah Covid19. Bantuan diberikan setiap KPM selama tiga bulan berturut turut.

Diskop sendiri saat ini menurut Wirajaya telah menyalurkan setidak 100 ribu masker April lalu dengan melibatkan setidaknya 31 UKM. 

"Saat ini ada setidaknya 135 UKM yang terdaftar mengikuti program JPS tadi. Dan 80 UKM diantaranya telah menyerahkan hasil produksi maskernya," demikian, Wirajaya.

Pemerintah NTB menghimbau kepada seluruh UMKM untuk mempersiapkan diri serta melakukan koordinasi serta komunikasi langsung dengan dinas instansi berwenang.

Selain masker, JPS juga mengadakan paket suplemen seperti susu kedalai, telur, teh kelor, beras, minyak goreng serta gula. Dan sebagian besar paket paket ini diproduksi oleh UKM lokal kita.(**)

0 komentar:

Posting Komentar