Ketua DPRD M Tauhid Keluhkan Soal Pendistribusian 2 juta Masker ke Masyarakat.

PRAYA. Journalntb.com-
Proyek pengadaan masker kian hari kian hangat dibicarakan bukan hanya kalangan LSM yang mengeluh akan proyek itu namun kalangan DPRD juga angkat bicara soal proyek yang menyedot anggaran APBD hingga 12 milyar itu. Ketua DPRD FP Gerindra M Tauhid SIP juga mengeluh bahwa Pemda dalam hal ini  dinas koperasi tidak merata dalam pendistribusian Dau juta  masker kepada masyarakat. Bahkan konstetuennya di Desa Monggas kecamatan Kopang saat melakukan Reses banyak warga tidak sama sekali mendapatkan masker." Pemberian dua juta masker tidak merata buktinya banyak warga konstetuen saya tidak mendapatkan masker terutama di desa Monggas." Jelas M Tauhid di kediamannya. 

Pendistribusian 2 juta masker harus pihak Dinas Koperasi sebagai kuasa pengguna Anggaran ( KPA ) harus bekerja proposional dimana soal Pendistribusiannya  harus jelas ke masyarakat. Apalagi masker itu pendistibusinnya melalui masing masing  Kecamatan dan desa," harus jelas jumlah warga yang diberikan jika diberikan melalui camat dan kepala desa. Masing masing desa mempunyai data KK rakyatnya sehingga jelas berapa masker yg harus diterima melalui pihak kecamatan dan kepala desa." Jelas M Tauhid.

Pendistribusian Dua juta masker juga Itu juga sangat  ia sayangkan sebab tidak ada Logo.' kenapa tidak ada logo, mestinya harus ada loga Pemda Lombok Tengah  sehingga jelas masker itu pemberian dari mana. Banyak masker juga diberikan olah para DPRD Provinsi melalui Gugus covid 19 yg dibentuk oleh Partai,  ada juga pemberian dari DPRD Loteng pada saat mereka Reses,  kepala desa. Namun harus ada perbedaan masker tersebut jika diberikan oleh Pemda Loteng." Sebut M Tauhid. Ia meminta kepada Pemda  dalam hal ini dinas terkait agar lebih Transparan dalam pendistribusian dua masker. Ia juga masih ragu jika masker itu standar SOP. " jangan jangan jika dipakai tidak memenuhi standar SOP, makanya nanti kami minta rincian anggaran penggunaan pembelian 2 juta masker agar menjadi Evaluasi di DPRD." Tambahnya. Sementara Kepala dinas terkait Belum bisa dikonfirmasi karena ia mengaku tidak di kantor karena masih diluar." Saya masih berada dikantor BPKP." Kata Ikhsan lewat WA.  (**).

0 komentar:

Posting Komentar