Oknum bermasker dibalik JPS Gemilang

Mataram-Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) GPPD, Kamis (21/6) mengunjungi markas POLDA NTB dengan tujuan Hearing untuk membahas tuntas program JPS Gemilang.

LSM GPPD berencana akan menggelar hearing ke POLDA NTB pada, Kamis dini hari.namun karena hari ini hari libur maka jadwal hearing ditunda.

Meski demikian, Pihak POLDA tetap meminta mereka hadir guna dimintai kelengkapan Administrasi LSM tempat mereka bernaung.

"Untuk jadwal hearing ditunda mengingat hari ini hari libur, kenapa saya meminta adik-adik untuk tetap hadir adalah untuk meminta dokumen administrasi LSMnya alhamdulillah sekarang sudah saya periksa sedangkan untuk jadwal hearing nanti akan diatur setelah jadwal kerja mulai diaktifkan kembali,". Kata intel.

Meskipun hearingnya gagal namun kawan-kawan GPPD tetap menyampaikan aspirasinya karena menurutnya terjadinya keganjalan atas temuan yang ditemukan di lapangan.

"Jenis sembako JPS gemilang yang diterima masyakat banyak sekali yang kurang, saya menemukan ini di loteng tidak sesuai dengan RAB contohnya kekurangan masker seharusnya 3 tapi ada 2 buah, tidak ada minyak kayu putih, parahnya lagi tidak ada ikan kering padahal diwilayah lain itu semua ada kok ini kan menjadi persoalan besar sama artinya dengan pembohongan kepada masyarakat". Papar Kusnadi Unying.
Yang kedua saya sangat menyayangkan pemerintah tidak transparan terkait RAB padahal ini ada undang-undangnya yaitu "Undang-undang tentang prinsip transparansi dan akuntanilitas nomor 24 tahun 2017 tentang penanggulangan bencana" menurut saya sebaiknya RAB ini disertakan juga saat pendistribusian JPS gemilang sehingga jelas rincian biayanya dari masing-masing jenis sembako misalnya telur sekian butir harganya sekian, beras 10 kg harganya sekian dst" tutup unying aktivis dari desa pandan indah

Ditemabah lagi dengan temuan lain seperti yang disampaikan Saddam Husen.
"kami menjadi curiga ini semacam ada permainan yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Mereka punya misi bersama yaitu misinya adalah mendptkan keuntungan terbukti kok hasil kalkulasi kamai jumlah keseluruhan sembako yang diterima masyrakat totalnya kurang dari anggran yang ada yaitu kurang 250.000 rb bahkan kurang 200 rb, angkanya saya sudah tahu kok, selisihnya juga sudah jelas, apalgi keuntungannya sudah saya tahu semua". Jelasnya dengan nada keras
"inilah yang perlu saya diskusikan kemudian ditindak lankut oleh APH". Tutup husen aktivs dari desa bonder

Dipertajam lagi oleh bung Bejok soal ada keuntungan dari pengadaan sembako JPS Gemilang tersebut.
"Mereka ini mencoba memanfaatkan situasi dan kondisi ditengan pandemi covid-19 sementara masyrakat sangat membutuhkan. Keuntungan mereka besar lho diangka 90an ribu ini bukan main-main apakah ini tidak termasuk pungli hati-hati ini uang masyrakat yang diambil dari APBD seribu rupiah saja uang masyrkat diambil resikonya besar masuk penjara artinya semestinya uang 250 rb itu habis untuk dibelanjakan. Terang bejok aktivis dari dakung tersebut

Kehadiran mereka guna menggelar hearing dalam rangka melaporkan dugaan mark up anggaran untuk pengadaan logistik untuk program Jaringan Pengaman Sosial [JPS] Gemilang yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi NTB.
" Kehadiran kami ke POLDA NTB untuk melakukan hearing dan melaporkan terkait adanya dugaan penyelewangan dalam hal pengadaan JPS Gemilang, " Kata Apriadi Abdi Negara
" Kami membawa alat bukti untuk kami sampaikan ke Polda NTB bagian Direskrimsus terkait adanya dugaan mark up Anggaran sehingga dari GPPD NTB mendorong pihak peyidik untuk melakukan penyelidikan karena sampai hari ini JPS gemilang gelombang 1 tidak transparan,
Kami meminta Polda NTB untuk memanggil pihak-pihak penyedia dalam pengadaan JPS Gemilang baik telur, masker, beras dll karena kuat dugaan kami terjadi mark up anggaran," tambah Abdi aktivis dari desa ungga.(sh)

0 komentar:

Posting Komentar