DPRD Bentuk Pansus Kawal Anggaran Covid-19


PRAYA. Journalntb.com-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng  menyiapkan berbagai opsi untuk mengoptimal program percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah, salah satunya melalui panitia khusus (pansus).

Perangkat legislatif ini disiapkan untuk mengetahui optimalisasi kinerja pemerintahan daerah melalui gugus tugas dalam upaya penanganan dan ketransparan penggunaan Anggaran  pandemi Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah.

DPRD Akan putuskan melalui  Bamus 

Hal ini ditegaskan Anggota DPRD FPBB Kabupaten Lombok Tengah Lege Warman  (03/06/2020) dikantor nya. Menurut Lege pansus ini besok dibicarakan dilevel badan musyawarah DPRD.

"Besok wacana pembentukan pansus covid-19 ini dibahas dalam rapat badan musyawah DPRD, sejumlah fraksi melihat diperlukan pendalaman atas temuan dan informasi dari masyarakat terkait kinerja gugus tugas (pemda). Sejumlah fraksi lainnya bersikap tegas sebab diperlukan karena ini menyangkut Anggaran yang cukup banyak," jelas Lege Warman.


Fraksi PBB, PKS, PKB dan PPP, Demokrat,Fraksi Nasdem Perjuangan, Fraksi AN Berkarya sambung Lege, menyuarakan pembentukan pansus Covid-19 ini untuk mempermudah tugas legislatif dalam pengawasan program yang sudah berlangsung dan menggunakan anggaran daerah yang tidak sedikit."pansus akan mengetahui Sejumlah fakta atau temuan seperti bantuan baik sosial, ekonomi dan kesehatan dirasa belum maksimal, seperti data penerima bantuan dua juta masker kemudian  transparansi Anggarannya setelah pansus turun kelapangan, memanggil para pihak terkait Termasuk OPD jika diperlukan tentu nanti pansus akan bekerja selama dua atau tiga bulan kedepan," jelas Ketua DPC Partai PBB ini lebih jauh.

Pansus diperlukan murni untuk pengawasan anggaran Covid 19 dan peruntukannya, ketika ada ditemukan ada hal hal yang tidak sesuai degan ketentuan yang ada maka pansus DPRD bisa membuat rekomendasi untuk dilakukan Audit Oleh BPK  atau Aparat penegak hukum (APH)."Tapi rekan-rekan dari Golkar dan Gerindra  bersikap lain, dimana belum menandatangani surat pernyataan sikap atas pembentukan  pansus covid-19. Alasannya belum jelas." Sambung Lege.

Penerima Masker Dua juta Harus Tepat Sasaran

Masalah penanganan covid-19 menurut  Ahmad Rifa:i saat ini diperlukan karena Gugus Tugas Covid 19 berencana melakukan penerapan Fee new Normal (perlahan lahan akan new Normal) atau yang disebut Fee new normal. "Fungsi setiap OPD (organisasi perangkat daerah) di pemerintah daerah harus maksimal, untuk menyusun protokol kesehatan baru tersebut, sehingga diperlukan transparansi anggaran recofusing dari APBD 2020." Jelas Rifa'i DPRD fraksi PKS.


fee new Normal  ini tidak lagi bicara apa yang sudah dilakukan tapi juga yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Isu new Normal  menjadi sangat penting menurut Rifa'i karena kehidupan sosial, ekonomi dan kesehatan masyarakat harus ditata ulang dan disokong penuh oleh pemerintah daerah.

"Tujuannya pansus itu untuk mengetahui  seperti apa penanganan covid-19 termasuk berapa biaya per pasien positif Corona  di Kabupaten Loteng," pungkas Ahmad Rifa'i.(shn)


0 komentar:

Posting Komentar