Ketua Komisi Ranperda Terpilih Sebagai Ketua Pansus


PRAYA.Journal NTB.com- Ketua Komisi Ranperda Kabupaten Lombok Tengah, Suhaimi SH  akhirnya terpilih menjadi ketua Panitia Khusus (Pansus ) yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut pada Rapat Paripurna DPRD Kabupeten Lombok Tengah.

Kepada wartawan Suhaimi SH mengatakan, Pansus pengawasan anggaran penanganan Covid-19 dan Bantuan Sosial dari Pemerintah itu penting dibentuk untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan dan ketepatan sasaran anggaran yang disinyalir berkisar pada angka Rp.148 Miliar.

Sesuai dengan tata tertib, beberapa hal yang perlu adanya pengawasan ekstra ataupun bersifat khusus. Kita (DPRD) bisa membentuk Pansus atau salah satu alat kelengkapan dewan yang bersifat sementara," jelasnya dikantor DPRD Rabu (10/6/2020)

Pembentukan yang berisikan 7 Praksi tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut pihaknya terhadap rapat Badan Anggaran (Banggar) yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.
"Pansus ini dibentuk yakni dalam rangka pengawasan anggaran pandemi Covid-19, yang sudah dialokasikan, sekaligus pengawasan penyaluran makser , Alat APD oleh pemerintah kabupaten Loteng.' tuturnya.

Dirinya menegaskan, sehingga untuk menghindari over lev dan menjamin penyaluran yang tepat sasaran itu, menurutnya lagi tidak berlebihan jika dewan membentuk sebuah Pansus yang mengawasi secara khusus.
"Pansus ini nanti, pada saatnya kita akan melaporkan pada paripurna dan soal waktunya kita sesuaikan dengan tata tertib. Karena tidak berkaitan dengan Peraturan Daerah, maka Pansus ini kita targetkan bekerja maksimal enam bulan," ungkapnya.

Selain itu, dirinya menambahkan bahwa kepentingan dewan ialah agar pelaksanaan anggaran pandemic itu betul-betul tepat sasaran dan tepat fungsi.

"Kita merasa sangat perlu mengawal, sesuai transparansi dan akuntabel. Apa lagi berbicara nilai sampai dengan Rp. 148 Miliar, baik itu untuk pelayanan kesehatan, stimulan dampak ekonomi atau pengusaha yang terdampak khususnya UMKM,"jelasnya.

Kedepan, dirinya mengaku akan segera memanggil seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) penanganan Covid-19 yang ada di Loteng seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Badan inspektorat, Gugus Tugas Covid-19 Loteng maupun BPNB agar pihaknya dapat menerima data sesuai dengan penganggaran yang disiapkan oleh Pemerintah daerah.

Selanjutnya, jika ada temuan tidak menutup kemungkinan akan berujung ke Aparat penegak hukum (APH)." Makanya nanti setelah kita lakukan investigasi ke berbagai pihak termasuk dewan akan  turun ke lapangan, termasuk jika ada temuan maka akan ditindak lanjuti." Jelasnya. (kth)

0 komentar:

Posting Komentar