Singgung Dana Covid -19, Pemda Loteng diminta Lebih Transparan. HL Sarjana Sarankan Bentuk Pansus.


PRAYA.Journal NTB.com
Wakil Pimpinan DPRD Loteng  Fraksi PKB HL Sarjana. SH, menyarankan kepada Pemda Kabupaten  Lombok Tengah untuk lebih transparan terkait penggunaan anggaran Covid 19. Pihaknya juga setuju bila Badan Anggaran ( Banggar ) segera membentuk Panitia Khusus (Pansus).

" Memang secara tehnis merupakan wewenang pihak Pemda namun dewan tentu tidak lepas dalam pengawasan setiap kebijakan yang ada. Apalagi diberitakan Virus Corona Covid-19 di Loteng ini sudah banyak yang terpapar positif. Bayangkan dampak dari ketakutan masyarakat begitu besar." Jelas, HL Sarjana SH.

Anggaran covid -19 yang meyedot APBD milyaran rupiah ini harus jelas peruntukannya oleh Pemda Loteng sehingga proses anggarannya bisa terarah. 

Saat di temui awak media di ruang kerjanya (01/06/2020) HL Sarjana mengatakan, 
"Anggaran APBD  untuk penanganan Covid -19, sudah merupakan bagian dari tugas DPRD untuk melakukan pengawasan,
Terkait dengan keinginan  Anggota DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) pihaknya sangat mendukung dan itu sah sesuai tupoksi para Anggota Dewan.

" Kami akan mendukung jika ini wajar dan sesuai dengan aturan yang ada sebab parlemen ini dituntut untuk berbicara,  jika DPRD diam pasti ada kecurigaan masyarakat, apalagi  jabatan dewan  adalah jabatan politik. Membentuk pansus, ' Way Not' (Kenapa tidak. red) sebab Anggaran Covid -19 bersumber dari APBD Lombok Tengah. Anggaran di setiap OPD sesuai perintah PERPU No. 1-2020, pemerintah daerah di berikan wewenang untuk itu, dan  kami DPRD sangat memahami itu, tetapi koordinasi serta   komunikasi harus dilakukan oleh pemerintah daerah kepada Anggota DPRD melewati pimpinan
sebagai bentuk etika dalam kemitraan dan tanggung jawab bersama,' tegas HL Sarjana SH. 

Dirinya juga menyatakan, APBD dibahas dengan sangat cermat dan membutuhkan waktu yang cukup lama oleh Banggar DPRD bersama TAPD dan semua OPD, baru bisa di tetapkan menjadi APBD, korelasinya Banggar juga akan memanggil pihak pihak  TAPD dengan  tujuan mempertanyakan Kejelasan hasil refokusing anggarannya,   berapa dan kemana saja dialokasi anggaran puluhan milyar tersebut,  termasuk Proyek pengadaan dua juta masker  yang sempat disinyalir ada penyimpangan, dan tidak boleh  Pemerintah Daerah mentang mentang diberikan wewenang oleh pusat lalu semaunya menggunakan kekuasaannya,  tanpa ada transparasi. 

Ingat dana Covid -19 ini adalah  hak rakyat dan semua unsur  ingin tau tentang arah dan kamana anggaran akan di gunakan, ini semua harus  jelas biar tidak menjadi fitnah. kita semua mencintai Lombok tengah, jangan hanya karena persoalan anggaran Covid -19 ini loteng semakin tidak nyaman, apalagi kita ini sekarang lagi bingung dan penuh ketakutan degan ancaman Covid -19, juga dampaknya sangat meresahkan.

Akibat dari dampak ini masyarakat dan kita semua termasuk  para tokoh masyarakat tidak hanya takut dengan penyebaran Covid -19 , tetapi paling  tidak kekhawatiran adalah imbas dan dampak yang fatal. Dari permasalahan tersebut pemerintah diminta transparan dan  memahami situasi. Hal inilah  yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Daerah  Lombok Tengah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati sebagai pimpinan daerah. " Terang HL Sarjana.


Sebagai anggota dewan yang harus membawa aspirasi masyarakat, Ia meminta dengan hormat Kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah,  sesekali waktu turun langsung ke masyarakat  bersama  DPRD agar memantau keadaan yang ada,  jangan hanya menerima laporan dari bawahan saja, atau dalam istilah ' Asal Bapak Seneng'   (ABS)  itu yg perlu dihindari. Kritikan masyarakat positif agar kabupeten Lombok Tengah ini aman dan New Normal kembali, ini kan tidak berimbang, dgn dana anggaran yang begitu besar dalam Refokusing hanya untuk penanganan covid -19. 

Pemerintah daerah seharusnya jangan melupakan  program program yang wajib yang mestinya harus di laksanakan, program  yang sangat dibutuhkan masarakat tidak dilakukan. Sehingga semua nampak terkunci dengan alasan yang tidak jelas, bagimana pemerintah daerah minta masyarakat hidup sehat untuk makan saja sulit karena mereka menggantung hidupnya lewat buruh, nelayan dan petani. Bagaimana masyarakatnya bisa hidup bersih sarana air bersih tidak ada,  itu yang harus di koreksi. Terang Sarjana dengan kesal. (**)

0 komentar:

Posting Komentar