Editorial PANSUS COVID-19, Kenapa Pemda Lebih Memilih Membayar Proyek Daripada Mengalihkannya Untuk Corona


PRAYA. Journalntb.com-
Rapat konsultasi Tim Pansus COVID-19 DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Senin (6/7/2020) berlangsung cukup alot. Pertemuan ini di hadiri oleh Wakil Ketua TAPD, Baiq Hj. Aluh Windayu dan Plt. Kepala BPBD Lombok Tengah Murdi, M.Ap beserta staf. Ditemui oleh Ketua Pansus Suhaimi SH, Wakil Ketua Pansus Lege Warman, dan anggota pansus lainnya, rapat ini langsung membedah tentang arah pemilihan kebijakan Bupati Lombok Tengah terkait refocusing anggaran.

"Kita tidak akan banyak bertanya tentang angka-angka rijit dulu, tapi lebih penting lagi adalah mengenai sebab dari kebijakan Bupati Lombok Tengah memilih anggaran yang di refocusing. Termasuk jenis kegiatannya," jelas Suhaimi SH.

Sementara, Bq  Aluh Windayu, menyatakan,  pembayaran cicilan hutang pemda kepada PT SMI terkait Pasar Jelojok sebesar Rp. 20 miliar tidak termasuk dalam daftar yang dialihkan penggunaannya untuk Covid-19. Hal yang sama juga berlaku di Rp. 42 miliar untuk cicilan pembayaran kepada rekanan pembangunan kantor Bupati Lombok Tengah. Belum lagi dana hibah dan sebagainya.

Kata dia, tidak digunakannya dana-dana tersebut dikarenakan Pemda Lombok Tengah terikat pada MoU tentang skema pembayaran hutang proyek-proyek besar tersebut. Namun itu kemudian di bantah oleh Pansus, bahwa dalam situasi force majeure atau situasi darurat besar seperti bencana maka hal-hal di dalam MoU itu bisa ditangguhkan. "Termasuk Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Presiden RI sebagai bencana nasional non alam." Sebutnya.

Wakil Ketua Panitia khusus (Pansus)  Lege Warwan, menegaskan seharusnya dana-dana tersebut bisa dialihkan untuk Covid-19. Alih-alih melakukan negosiasi dengan PT SMI dan rekanan, pemda malah kemudian banyak mengorbankan alokasi anggaran sektor riil yang di hapus pada Anggaran Murni Tahun 2020 ini, termasuk memotong semua anggaran SKPD sampai ADD.

"Dari dua proyek itu saja ada Rp. 62 miliar, ini cukup besar. Bupati harus kita undang untuk bisa menjelaskan dasar ia memilih kebijakan tersebut," tegasnya.

Pengadaan Masker

Selain menyoroti anggaran refocusing, pansus juga mempertanyakan tentang  pengadaan dua juta  masker yang masih jadi issue panas di masyarakat. Pengadaan masker sebanyak 2 juta tersebut di anggap tidak memiliki argumentasi jelas kenapa jumlahnya ditetapkan sebanyak itu. dengan pola penyebarannya yang tidak bisa dipastikan apakah sudah menyentuh masyarakat sasaran atau tidak.

"Darimana pemda mengambil keputusan sehingga masker seharga Rp. 11 miliar (per masker Rp. 5.500,-) itu harus 2 juta buah, kemudian data penerima bagaimana? Apakah dengan cara menyerahkannya begitu saja ke camat terus itu sudah dianggap selesai? Ini tidak seperti yang di gembar gemborkan dulu, bahkan rencana pemberdayaan UKM lokal dalam pembuatan masker juga tidak berjalan sehingga harus order ke Pulau Jawa," beber Suhaimi.

Selanjutnya, Plt. Kepala BPBD, Murdi, belum bisa menjelaskan secara rinci untuk menjawab semua pertanyaan tersebut. Terkait hal itu, untuk sementara Murdi hanya memberi keterangan bahwa BPBD telah melaksanakan penyebaran masker dan sebagian ada yang menjadi cadangan.- (Tim Informasi Pansus Covid-19)(shn)

0 komentar:

Posting Komentar