Gubernur NTB diminta atensi ribetnya birokrasi di DKP pada program JPS Gemilang tahap II.

Mataram----Journal NTB,
Birokrasi di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provensi NTB menuai polemik, terkait pencairan dana program JPS Gemilang tahap II produk Abon ikan yang semakin tidak menentu. Hal ini di rasakan oleh penyedia dan UKM yang sudah seharusnya selesai dan terbayarkan menjadi terlambat hingga memasuki program JPS tahap III, yang sekarang sudah dalam pendistribusian. Akibatnya pendana dan penyedia menjadi merugi.

Ribetnya birokrasi di DKP pada pencairan  JPS tahap II produk Abon ikan ini terkesan tidak profesionalnya kinerja PPK di dinas ini. Seharusnya dinas malah mempercepat dan membantu program ini. Bukan malah memberi masalah dan mengakibatkan kerugian di pihak yang membantu program pemerintah ini.  


Aishah, pendana di program JPS II Abon ikan ini saat bertemu media mengatakan, saya mengeluarkan uang saya pribadi milyaran  rupiah itu untuk membantu Penyedia dan UKM  agar memperlancar program pemerintah Provensi NTB. Pencairannya jangan di persulit dong...ini kan merugikan kami. Jika secara bisnis uang itu kita puter dalam waktu satu bulan saja sudah berapa untung saya. Tapi saya tidak melihat kesana, saya pribadi menginginkan program kemasyarakatan JPS Gemilang ini bisa cepat selesai dan tidak ada masalah. Kita kan membantu program pemerintah dan UMKM. Bagaimana program pemerintah  di JPS selanjutnya akan berjalan dengan  baik jika di tahap II saja seperti ini. Jelas nya dengan kesal.

Terus terang kami Pendana, Penyedia dan UKM merasa tidak di hargai di Dinas Kelautan Dan Perikanan makanya persolan ini harus di luruskan. Tambahnya.

Sulitnya pencairan dana ini  disinyalir  ada permainan  oknum yang sengaja mencari celah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Jika ini terjadi maka ada unsur melanggar peraturan pemerintah tentang program JPS yang seharusnya tidak boleh ada interfensi dari pihak manapun karena ini adalah program darurat bencana Covid-19 yang justru harus di kawal dengan baik.

Dalam kesempatan berbeda Yuli Ekawati Penyedia sekaligus Oner UKM Dapur Omah-Mel asal Kota Mataram mengungkapkan kekesalannya terkait tidak segera di cairkannya  dana Abon Ikan yang seharusnya sudah menjadi haknya. " Saya terus terang sangat kecewa sekali, Kami bersama UKM di seluruh NTB bekerja siang malam tanpa lelah, tapi pada akhirnya di hambat pencairannya hingga kini. Seharusnya dinas mengerti jerih payah kita bekerja tidak malah memberi masalah." Ungkapnya.

Yuli juga menjelaskan jika dirinya bersama tim sudah menjalankan prosedur dengan baik serta memenuhi administrasi lengkap sesuai dengan apa yang di minta Dinas. Dirinya merasa heran hari demi hari malah tak kunjung ada akhirnya.

Dalam kasus ini sepekan yang lalu Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provensi NTB H. Yusron Hadi S.T. MUM. mengatakan kepada media ini di ruang kerjanya jika pihaknya telah menjamin akan menyelesaikan pencairan  pada minggu kemarin. Begitu pula dengan PPK Munadi dirinya berjanji mencairkannya pada  hari Senin tanggal 13 Juli 2020 lalu. Tapi kenyataannya masih saja belum di buatkan kontrak yang seharusnya sudah selesai.

Melihat berbelit-belitnya permasalahan ini membuat Pendana dan Penyedia serta UKM meminta kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk memberikan atensi dan perhatiannya agar permasalahan ini cepat berakhir. Jika DKP tidak segera menyelesaikan permasalahan ini baik Penyedia, UKM serta Pendana akan menghadap  Gubernur NTB untuk meminta keadilan. ( FJR, SHN).

0 komentar:

Posting Komentar