Ini Respon HMS,Jika Berdampak Negatif Pencabutan Izin PT.AWB Perlu Dipertimbangkan

DOMPU.journalntb.com– Anggota DPR RI Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) H. Muhammad Syafrudin, ST, MM yang disapa (HMS) merespon atas keluhan masyarakat terkait dengan aktivitas PT. Agro Wahana Bumi (AWB).

Menurutnya, jika keberadaan AWB menimbulkan dampak negatif. Maka izin operasionalnya harus dipertimbangkan kembali. "Kalau tidak sesuai perjanjian, maka saya akan mengajukan kepada pemerintah pusat untuk meminta meninjau kembali izin PT. AWB," tegasnya HMS (16/7/2020).
  
Namun, untuk memastikan hal tersebut, dalam waktu dekat akan dilakukan peninjauan aktivitas tersebut. "Kita akan cek. Karena setahu saya, dalam perjanjian PT. AWB tidak hanya melakukan penebangan kayu. Tapi juga melakukan penanaman kembali," ungkapnya.

Jika hanya mengambil saja tanpa mengganti, HMS menilai hal tersebut salah dan sudah keluar dari perjanjian. "Ini harus dipastikan di lapangan," tandasnya.

Seperti dikatahui, PT. AWB adalah pemegang izin operasional Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA). Mereka memperoleh SK Menteri Kehutanan 2013 untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan alam seluas 28.644 hektare di wilayah Gunung Tambora.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Calabai, Syaifuddin Juhri mengeluhkan kerusakan Gunung Tambora akibat aktivitas PT. AWB. Bahkan dia mendesak pemerintah pusat untuk mencabut izin operasional perusahaan tersebut. (Red)

0 komentar:

Posting Komentar