Tahapan Pilkada 2020 Polres KSB Gelar Rakor Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid19

Sumbawa Barat.journalntb.com-
Dalam tahapan pilkada 2020 Polres Sumbawa Barat menggelar rapat koordinasi penegakan hukum protokol kesehatan covid-19.bertampat di Aula Endra Dharmalaksana Mapolres Sumbawa Barat.Sabtu 19 September 2020 pukul 09.55 wita.

Kapolres Sumbawa Barat AKBP Herman Suriyono Sik MH dalam sambutannya menyampaikan.Kegiatan rapat ini merupakan instruksi dari pusat yaitu dari Mendagri dan pelaksanaan rapat ini tentang bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Sesuai dengan time line KPU terkait dengan tahapan pilkada pada tanggal 23 September adalah penetapan Paslon dan tanggal 24 September adalah pengundian nomor urut.Karna pilkada merupakan semangat pesta demokrasi yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 dan sudah melalui kajian yang matang. 

"Dalam pesta demokrasi ini kita tidak boleh lepas dari namanya protokol kesehatan, karena masih banyak sekali yang tidak taat dan patuh terhadap protokol kesehatan.Kita menerapkan protokol kesehatan, dalam pelaksanaan tahapan pilkada 2020 harus dengan cara humanis jangan ada yang arogan."kata Herman melati dua dipundaknya.

Ia mengatakan, saat ini kita sudah melaksanakan operasi yustisi dan telah menjaring para pelanggar yang tidak memakai masker, ada beberapa sanksi yang diberikan petugas yaitu sanksi sosial dan sanksi denda, agar tetap terus berjalan dan kita laksanakan bersama.Harapan kami terhadap partai politik, mari kita sama-sama dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini patuh dan taat terhadap protokol kesehatan karena untuk kebaikan kita bersama. 

" Terkait penegakan hukum adalah upaya terakhir dalam menerapkan protokol kesehatan.Kami berharap kepada Paslon dan tim sukses supaya tidak menghadirkan massa yang banyak dalam kegiatan kampanye, guna mencegah penyebaran covid-19."tegasnya

Dandim 1628/SB Letkol Czi Sunardi,ST. MIP.menyampikan dalam melaksanakan pesta demokrasi ini kita semua harus kompak, jaga kebersamaan dan slogan Pilkada damai dan sehat benar benar kita terapkan baik dalam menerapkan protokol kesehatan Covid19, dalam tahapan pilkada 2020 bukan hanya tanggung jawab TNI POLRI, melainkan tanggung jawab kita semua.

Ketua KPUD Sumbawa Barat Deni Saputra,S.Pd mengucapkan terimakasih kepada TNI-POLRI yang tidak pernah kendor dalam membantu mensukseskan pilkada 2020 Kabupaten Sumbawa Barat ini.

Ia menyampaikan.Ada titik kritis dalam penyebaran covid-19 dalam pilkada 2020 ini seperti tatap muka secara langsung dan rapat di ruangan tertutup.Tahapan pilkada ini sudah kita lewati tahapan kritis yaitu tahapan pendaftaran pasangan calon, karna tahapan ini mengumpulkan banyak massa.Kemarin kita telah melaksanakan tes kesehatan pasangan calon dengan hasil memenuhi syarat untuk mengikuti pilkada 2020.

Lanjut,KPUD terbatas dalam sisi regulasi menerapkan protokol kesehatan artinya ketika dilaksanakan kami akan kesulitan dalam pelaksanaannya.Adapun terkait dengan konser musik diatur dalam PKPU 10 sebagai kegiatan lainnya yang tidak diperbolehkan, kalau dilaksanakan di ruangan tertutup kami menetapkan regulasinya masksimal 100 orang, terkait ijinnya tergantung dari ijin Pemda di beri ijin atau tidak.

" hal ini keselamatan masyarakat menjadi sangat penting, kami dari sisi penyelaggara dari bidang teknis tentu siap dengan penerapan protokol kesehatan seperti memakai APD kami sudah siap."jelasnya

Kesempatan tersebut Ketua Bawaslu Sumbawa Barat Karyadi,SE menjelaskan.Dalam penerapan protokol kesehatan penyebaran covid-19 kita harus satu pemahaman. Bawaslu melakukan pengawasan  terhadap semua tahapan pilkada 2020 dan kami memastikan kepada jajaran kami untuk selalu taat dan tegak dalam menerapkan protokol kesehatan, karna anggaran sudah disiapkan dari negara untuk mendukung kegiatan tersebut.

Abdul Aziz SH.MH selaku Seketaris daerah Sumbawa Barat menyampaikan.Dalam rangka pelaksanaan Pilkada ada pihak penyelanggara seperti KPU, Bawaslu, PPK, dan PPS kemudian membutuhkan waktu yang lama dalam tahapan pilkada ini.Adapun tugas Pemda dalam pelaksanaan pilkada adalah memberikan fasilitas dan pembiayaan, seperti tempat kampanye dan baliho.

"Protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan dan dikedepankan terutama untuk penyelenggara pilkada, apabila pihak penyelenggara positif Covid-19 maka bisa berbahaya, jangan ada klaster pilkada"pungkasnya.(Rozak)


0 komentar:

Posting Komentar