DPC MOI KSB Desak KPU dan Bawaslu Tertibkan APK yang Melanggar Estetika

Sumbawa Barat.journalntb.com- Dewan Pimpinan Cabang Media Online Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat (DPC MOI KSB) mendesak Komisi Pemilihan Umum KSB dan Badan Pengawas Pemilihan Umum KSB (Bawaslu) untuk menertibkan semua Alat Peraga Kampanye (APK) yang menggangu estetika.

Ketua DPC MOI KSB, Irawansyah, S.Pd didampingi oleh Sekjend Abdul Rozak, Wakil Ketua Raden Suharto dan pengurus lainnya mengungkapkan pada media ini, Sabtu sore (10/10/2020) bahwa pemilukada serentak tahun 2020 ini harus berjalan damai, demokratis sesuai dengan makna dari demokrasi. 

"Penyelenggara pemilu harus intens melakukan sosialisasi pada masyarakat, serta pengawas dalam hal ini Bawaslu KSB berperan secara aktif untuk menindak segala hal yang tidak sesuai estetika dan memanfaatkan fasilitas negara digunakan untuk kampanye. Itu harus dilakukan tanpa pandang bulu". Pungkas Irawansyah.

Keberadaan alat kampanye (APK) baik dari tim koalisi rakyat luar biasa yang mengusung calon Bupati, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Calon Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin, ST serta alat peraga kampanye dari Kolom kosong yang tidak diketahui siapa timsesnya hingga hari ini telah nampak di sudut desa dan Kota Kabupaten Sumbawa Barat.

"Kami selaku insan pers selain berkewajiban memberitakan pemilu KSB juga memiliki kewajiban untuk menciptakan pemilukada yang aman, damai. Kami melihat adanya potensi konflik terkait APK ini, apabila tidak dilakukan sosialisasi dan penertiban bisa jadi KPU dan Bawaslu tutup mata akan fenomena ini", bebernya lagi.

Ditambahkan lagi olehnya, timses koalisi rakyat luar biasa juga tentunya harus aktif berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU KSB. "Timses bukan hanya bertugas kampanye dan teriak dilapangan, namun tim advokasinya juga harus intens melakukan pencegahan dan koordinasi dengan penyelenggara agar masyarakat tidak resah". jelasanya

Atas desakan DPC MOI KSB tersebut, media ini coba menghubungi Bawaslu KSB. Melalui Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sumbawa Barat Gufran, S.Pd.I. menjawab bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan panwascam, pemerintah daerah dan pihak keamanan Polres KSB dan Kodim 1628/Sumbawa Barat untuk melakukan penertiban APK. 

"InsyaAllah Senin kami mulai melakukan penertiban terhadap semua APK yang melanggar estetika. Terkait adanya dugaan pemasangan APK di aset pemerintah itu sudah kami koordinasikan dengan pihak pemerintah setempat dengan bersurat resmi untuk segera melakukan koordinasi". Terang Gufran.

Dalam kegiatan Ngopi Bareng antara Polres Sumbawa Barat dengan Insan Pers, Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Herman Suriyono, S.I.K,. MH. dalam keterangannya mengatakan bahwa pihak Kepolisian hanya bertugas mengamankan jalannya Pemilukada. Terkait adanya APK yang melanggar estetika dan dipasang pada bukan tempatnya itu sepenuhnya kewenangan penyelenggara. 

"Kepolisian hanya bertugas mengamankan, ketika ada permintaan dari penyelenggara untuk dibeck up maka baru aparat kepolisian dan TNI turun. Namun seandainya dilapangan sudah tidak aman dan tidak bisa dikendalikan maka tentunya Polres KSB dan Kodim 1628 Sumbawa Barat tidak akan tinggal diam". Kata Herman.(Rz)

0 komentar:

Posting Komentar