Ini Penjelasan Pjs Bupati Sumbawa Barat Terkait Olat Semoan, Perusahaan Harus Sosialisasi ke Masyarakat KSB


Sumbawa Barat.journalntb.com-Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sumbawa Barat, Dr. Muhammad Agus Patria, SH., MH. dalam kegiatan Silaturrahmi dan Konferensi pers dengan awak media di Aula rapat Graha Fitra Kompleks KTC.Sabtu 3 Oktober 2020.

Pjs Bupati KSB menyampaikan, mulai terhitung sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020,Ditunjuk sebagai pejabat sementara Bupati Sumbawa barat yang resmi dilantik oleh Wagub NTB waktu lalu.

Berdasarkan Surat keputusan menteri dalam negeri nomor 131.52-2905 tahun 2020 tentang penunjukan pejabat sementara Bupati Sumbawa barat provinsi NTB, Pjs Bupati memiliki tugas dan kewenangannya sebagai berikut:

a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan perundangan - undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
c. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa barat yang definitif serta menjaga Netralitas Pegawai Negeri Sipil.

d. Melakukan pembahasan rencana peraturan daerah dan dapat menandatangani peraturan daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,
e. Melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,
f. Melaksanakan tugas selaku ketua satgas penanganan Covid19, dimana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang pembentukan satuan Tugas penanganan Covid19 daerah.

"Sebagai Pjs Bupati tidak bisa merubah program atau kebijakan oleh Kepala Daerah Sumbawa barat sebelumnya"kata Pjs Agus Patria yang didampingi sekda dan Kabag Humas didepan awak media.

Kemudian,sesuai arahan wakil gubernur NTB selaku Pjs Bupati KSB diberikan tiga tugas utama yaitu; (1) Mengawal pengendalian penularan Covid19, (2) Mengawal dan memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan aman dan kondusif,(3) Melanjutkan ikhtiar agenda pembangunan, seperti ikhtiar menurunkan kemiskinan,mendorong pembentukan Posyandu keluarga sebanyak mungkin supaya angka gizi buruk,kematian bayi dan buruh migran ilegal dapat diturunkan.

"Sinergitas yang telah terjalin antara unsur Forkopimda dan seluruh Stakeholder perlu dipertahankan agar semua tugas yang dibebankan bisa terlaksana dengan baik secara bersama sama"Jelasnya

Ia menambahkan, kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan segala instrumen yang disediakan untuk menyampaikan pendapat seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP),Hearing, Kontak saran/Pengaduan yang telah disediakan pemerintah agar penyampaian tuntutan lebih terarah dan lebih mudah ditangani.

"Mari bijak dalam menggunakan media sosial.Jauhi ujaran kebencian ,Hoax dan segala sesuatu yang dapat mengaggu kondusifitas daerah.Kepada Insan Pers dalam menyukseskan Pilkada Damai di KSB,agar menyajikan berita yang sejuk,konstruktif dan isinya mendidik"Harapannya

Selain itu awak media melemparkan pertanyaan kepada Pjs Bupati dengan memanasnya tuntutan masyarakat terkait Ijin eksplorasi gunung semoan menjadi kontroversi di masyarakat Sumbawa Barat.Karena mengingat hari ini masyarakat belum menerima secara pasti apa yang sebenarnya terjadi dengan proses ijin dan dampak lingkungan jika Olat Samoan akan di eksploitasi.

Dr. Muhammad Agus Patria, SH., MH. Menjelaskan bahwa terkait dengan izin ekplorasi yang sudah dipegang oleh perusahaan adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat dan provinsi, tapi sebenarnya Pemerinta mengeluarkan Ijin yang perlu diperhatikan bagaimana dengan AMDAL dan Kerusakan lingkungan" pungkasnya.

Hari ini ia melihat bahwa, belum ada aktivitas penambangan di Olat Samoan dan yang perlu digaris bawahi adalah izin yang dipegang oleh perusahaan adalah masih izin eksplorasi belum izin eksploitasi.Namun selaku Penjabat Bupati Sumbawa Barat maka ia sangat sadar bahwa aspirasi masyarakat harus didengar.

Agus Patria juga mengakui jika selama ini ada jarak informasi yang terputus yaitu perusahaan belum pernah melakukan sosialisasi pada masyarakat. Baik itu informasi dari perusahaan yang akan melakukan eksplorasi maupun informasi dari pemerintah pada masyarakat tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. "Inilah yang sedang saya gagas dan saat ini intens saya lakukan rapat dengan dinas tehknis, agar segala informasi terkait Olat Samoan disampaikan pada publik secara gamblang dan sesuai data dan fakta yang ada." Tuturnya

Begitupula pada masyarakat yang akan menyuarakan aspirasinya agar tidak berbicara berdasarkan asumsi sendiri, karena itu dapat memberikan informasi yang keliru pada masyarakat. "Jika ada data dan dalil yang kuat tentang proses penerbitan ijin dan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan mohon disampaikan pada kami, agar kami dapat mengambil sikap. Namun ingat, kita berbicara tentu degan bukti bukan asumsi." tutup Dr. Muhammad Agus Patria, SH.,MH.(Rozak)


0 komentar:

Posting Komentar