Teluk Ekas, DKP Prov.NTB akan tindak tegas pengusaha nakal di atas Tata Ruang Laut.


Mataram---JournalNTB.com,
Publik menunggu reaksi cepat Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. NTB terkait penggunaan Tata Ruang Laut. Seperti yang sedang terjadi di atas laut Teluk Ekas Lombok Timur NTB.
 
Tindakan tegas membekukan beroperasinya kegiatan bisnis di atas Tata ruang laut wilayah NTB terhadap pengusaha-pengusaha nakal yang  belum memiliki ijin Pengelolaan di Tata Ruang laut akan dilakukan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provensi NTB melalui Bidang Pengawasan dimana bidang ini membawai  POLSUS yang mempunyai kewenangan untuk menindak dilapangan sesuai prosedur. 


Perlunya ketegasan pada tata ruang laut adalah ranah Dinas Kelautan Dan Perikanan karena DKP mempunyai tugas yang mutlak untuk mengatur dan menjaga tentang tata ruang laut dengan kewenangan 0 sampai 12 mil laut sesuai yang di atur dalam UU no 23 tentang Otonomi Daerah.( UU Otonomi Daerah).

Jika fungsi pengawasan di Dinas DKP ini tidak berjalan maka akan muncul kedepan di NTB pengusaha-pengusaha yang dengan seenaknya sendiri menggunakan ruang laut untuk kepentingan pribadi. Tanpa melalui prosedur yang benar dan menganggap kebijakan pemerintah daerah hanya sebelah mata.

Munculnya persoalan  Resto Terapung  di Teluk Ekas ini membuat petinggi-petinggi di DKP Prov. NTB gusar, dan segera akan meningkatkan fungsi  pengawasan sesuai dengan kapasitas yang di milikinya.

Perihal akan di perketatnya  pengawasan tata ruang laut di dinas  terkait  ini di karenakan  munculnya Restouran Terapung yang berada di Teluk Ekas yang belum mengantongi Ijin Pengelolaan tapi sudah beroperasi. 

Kepala Bidang Pengawasan Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil DKP Prov.NTB  ir. Beny Iskandar saat di temui wartawan di ruang kerjanya terkait masalah ini  mengatakan, Tim kami  sudah turun dan memberikan teguran lisan kepada  pengusaha Resto tersebut untuk segera mengurus ijin pengelolaan.  Dan beberapa hari kedepan kami akan memberikan teguran secara tertulis. Jelas Beny dengan tegas.


Sedangkan penindakan konflik di atas ruang laut adalah  kewenangan Satgas Pengawasan yang terdiri dari Reskrim Polri, Polair,  TNI Al dan Polsus DKP. Ini yang bersinergi untuk melakukan penindakan apabila ada pelanggaran di ruang laut. Tambahnya.


Saat ini DKP Prov.NTB menuai konflik terkait dengan Tata Ruang Laut di Teluk Ekas Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, dengan beroperasinya Restoran Terapung dan Wisata Bahari yang belum memiliki ijin Pengelolaan. Beraninya perusahaan tersebut disinyalir karena Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov.NTB terkesan memberikan ruang   tentang adanya aktifitas di ruang laut Teluk Ekas tersebut. Terbukti belum adanya tindakan yang kongkrit mengatasi masalah ini. 


Seharusnya DKP melakukan tindakan membekukan dan menyetop kegiatan di ruang laut Teluk Ekas saat ini,  yang memang wilayahnya  untuk Budidaya. Terkait dengan Ijin Lokasi ( ILOK) wisata Bahari yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, DKP Prov.  Memberikan rekomendasi    perijinan dengan terbatasnya luas dan areanya. Sedangkan  untuk  pengelolaan Resto Terapung belum di beri ijin. Dan Dinas DKP pun hingga berita ini diturunkan belum memberikan rekomendasi karena harus mempertimbangkan dampak dan manfaatnya. Juga harus melibatkan stakeholders yang lain.

Melihat permasalahan yang melibatkan Tata Ruang Laut Teluk Ekas Lotim, Sahnun Kalam. SH Pimpinan NTB BPITPK ( Badan  Investigasi Tindak Pidana Korupsi ) mengatakan, 
Minimal DKP Prov.NTB  memberikan surat teguran keras kepada CV. Trias Astria Tirta Buana yang sudah melakukan aktifitas Wisata  Bahari dan Resto Terapung di Teluk Ekas Lombok Timur itu.  Ini menandakan lemahnya ketegasan di Dinas Kelautan Dan Perikanan tentang ruang laut yang seharusnya di jaga dan di lindungi sesuai UU no.27 dan Perda no.12 th 2017 tentang RZPP3K. ( Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil). Junto  UU nomer 1 tahun 2014. Disini sudah jelas bahwa kewenangan mutlak adalah di Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. NTB. Terangnya kepada media.

Meski ijin nya di keluarkan oleh DPMTP ( Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Satu Pintu) namun rekomendasi Ijin lokasi dan Ijin Pengelolaan adalah kewenangan DKP Prov.

Rekomendasi dari DKP inilah  yang akan menjadi dasar terbitnya perijinan nantinya. Dan hingga berita ini di terbitkanpun  Dinas Kelautan Dan Perikanan Provensi NTB belum mengeluarkan surat rekomendasi terkait Resto Terapung di Teluk Ekas.

Di sisi yang sama Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov.NTB  Yusron Hadi menanggapi masalah ini,  kepada wartawan Rabu (04/11/2020) di Mataram mengatakan, " Kami melangkah berdasarkan prosedur tidak serta merta kami lansung menindak, kami di dinas ini sifat nya memberikan pembinaan. Terang Kadis.(SHN-FJR).

0 komentar:

Posting Komentar