Akhdiansyah, Ketuai Pansus Raperda Pernikahan Anak dan Perempuan

MATARAM- Journalntb.com- Setelah sukses menginisiasi dan mendorong Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Tentang Pesantren,  Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB Kembali membuat gebrakan dengan menginsiasi Raperda Pernikahan Usia Anak di NTB.

Ketua Pansus Raperda ini, Akhdiansyah, S. Hi mengatakan, anak dan perempuan sangat rentan menjadi kelompok terabaikan dalam pemenuhan hak-hak mereka terutama dalam tindak kekerasan, ekploitasi dan pernikahan dini.

"Anak dan Perempuan acapkali dianggap sebagai makhluk nomor dua akibat paradigma patriarkal yang masih kental di masyarakat. Hak-hak mereka sering luput dari pemenuhan dan perlindungan sehingga PKB merasa perlu memperjuangkannya melalui perda" Ungkap Akhdiansyah.

Politisi yang akrab dengan sapaan Guru To'I ini memaparkan, berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A), Provinsi NTB termasuk satu dari 13 provinsi di Indonesia yang mengalami kenaikan angka pernikahan remaja atau usia sekolah sejak Tahun 2018.

Guru To'I menyebut, data valid dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 bidang pengendalian Penduduk dan KB (P3AP2KB) NTB 2020 bahkan sangat mengejutkan, karena setidaknya terdapat 522 pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama terhitung sejak Januari sampai 8 September 2020. Terdapat 408 kehamilan anak di KLU dan angka perceraian yang sangat fantastis yakni sebanyak 5.560 kasus.

"Data-data ini harus menjadi perhatian kita semua, kami fraksi PKB akan mengawal hal ini, dan akan berusaha semaksimal mungkin di parlemen memperjuangkannya agar kedepan NTB lebih baik" Tegasnya

Politisi yang akrab dengan Guru To'I ini berharap, Perda ini kedepan akan menjadi Legacy dan payung hukum yang kuat bagi terpenuhi anak dan perempuan khususnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka, menekan angka pernikahan anak baik dengan pendekatan hukum maupun pendekatan kultural.

"Saya berharap, PKB akan berhasil Kembali mendorong perda ini seperti juga perda Pesantren baru lalu" Pungkasnya. ()

0 komentar:

Posting Komentar