Petaniku sayang Petaniku malang Kelangkaan Pupuk di Loteng LSM Gempar angkat bicara

LOMBOK TENGAH,Journal NTB .com Kelangkaan pupuk di wilayah Lombok Tengah (Loteng) masih saja terjadi. Bahkan, kelangkaan pupuk di awal musim penghujan tahun ini terjadi cukup lama, sekitar satu bulan lebih. Hal ini pun membuat para petani di daerah ini gelisah dan cemas akan nasip tanaman padi mereka. Kalaupun pupuk ada beredar dibeberapa pengecer, sebagian besar harganya melambung tinggi.

Terhadap kondisi ini, membuat banyak pihak berkomentar keras. Seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Loteng Dapil Kecamatan Jonggat-Pringgarata, Andi Mardan.   Ia mengatakan, terkait kelangkaan pupuk yang saat ini dialami oleh para petani menurutnya sudah menjadi persoalan besar. Dan mestinya harus menjadi atensi Pemerintah Kabupaten (Pemkab), khususnya Dinas Pertanian. Terlebih terjadi dalam waktu yang relatif cukup lama. Padahal, dengan waktu musim penghujan sudah berlangsung sebulan lebih, umur padi para petani sudah selayaknya memasuki musim pupuk kedua. Bahkan ada yang sudah masuk musim pemupukan ketiga. 

"Dinas Pertanian diam saja, apa kerjaan dan tindakan mereka ditengah kelangkaan pupuk, daerah lain tidak begini. Kok Loteng seperti dibiarkan langka pupuknya," tegas Andi.

Kelangkaan pupuk ini lanjutnya, sangat disayangkan terus menerus menjadi preseden buruk dan bisa dibilang setiap tahun terjadi. Mestinya, dinas terkait menjadikan pengalaman ditahun-tahun sebelumnya sebagai perbaikan di tahun ini hingga tahun berikutnya. Sehingga ketika terus saja pupuk langka, menurutnya patut dicurigai ada permainan yang dilakukan oleh oknum tertentu.

"Kasian petani kita, menjelang waktunya padi mereka mau dipupuk, mau tidak mau mereka harus membeli walaupun dengan harga tinggi. Tapi ini tambah parah, sudah jatah subsidi dikurangi, pupuk tidak bersubsidi pun langka,"  kesalnya.

Ketua Komisi III DPRD Loteng ini juga menambahkan, terhadap kelangkaan pupuk ini, ia juga mempertanyakan peran Dinas Pertanian selama ini dengan klaimnya yang kaya akan inovasi dan prestasi memajukan pertanian di Loteng. Padahal, faktanya petani masih dipersulit dan selalu mengeluh. Belum lagi jika berbicara permainan penyaluran bantuan. Selain itu, ia juga melihat bahwa proses implementasi program dinas di lapangan terus saja menjadi polemik selama ini seperti menjerumuskan para petani. Oleh karena itu, ia mendesak agar Dinas Pertanian menjelaskan ke publik kendala apa yang terjadi.

"Saya yakin setiap Kelompok Tani (Poktan) yang mengajukan RDKK sesuai luas area.
Sangat jelas diatur dalam SK: No. 70/MPP/Kep/2/2003 terkait Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang didalamnya jelas sesuai program pemerintah. Apa perlu kita bongkar semua bobroknya Dinas Pertanian," geram mantan Ketua Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD) NTB ini.

Lebih jauh Andi menegaskan, bahwa persoalan lain akibat terjadinya kelangkaan pupuk yakni beredarnya pupuk palsu. Hal ini tentu membuat para petani tambah cemas. Sebab, mereka masih banyak yang belum paham mana pupuk palsu dan mana yang asli. Kalaupun tidak palsu, petani sembarang membeli pupuk walaupun pupuk itu tidak sesuai dengan yang ia butuhkan.

"Ini harus jadi perhatian kita bersama, Dinas Pertanian harus bertanggung jawab. Jangan hanya gaungnya saja banyak program tapi gak jelas. Contoh dulu sangat digaung-gaungkan Kartu Tani, sekarang apa kabarnya?" sentil Wakil Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB ini.

Tidak hanya anggota dewan, Ketua LSM Gempar NTB, Hamzan Halilintar juga ikut berkomentar keras terhadap kelangkaan pupuk ini. Ia menyebut, bahwa kelangkaan pupuk di semua wilayah Loteng, khususnya di Kecamatan Janapria membuat para petani gigit jari. Karena kelangkaan pupuk ini sudah lama terjadi namun Pemkab seperti melakukan pembiaran, tanpa sikap dan solusi.

Bagi petani kata Hamzan, pupuk ini kebutuhan dasar yang mesti selalu dibutuhkan setiap bercocok tanam. Sehingga pemerintah harus hadir untuk menjamin pemenuhan kebutuhan mereka tersebut. Jangan malah dibiarkan seperti ini yang terkesan ada upaya pembiaran dan permainan dari pemerintah. Intinya, petani butuh perhatian pemerintah dan pihaknya meminta agar pemerintah segera ambil sikap, solusi dan kebijakan menyikapi kelangkaan ini.

"Kami dari LSM Gempar NTB mengecam keras terhadap sikap Pemkab Loteng atas peristiwa yang dialami saat ini oleh para petani, khususnya di Kecamatan Janapria dan Loteng secara umum," tegas Hamzan.

Sementara itu, terpisah Kadis Pertanian Loteng, Lalu Iskandar melalui Sekdis Pertanian Faturrahman mengklaim jika saat ini untuk pupuk bersubsidi sudah tersedia di tempat pengecer pupuk. Sehingga para petani sudah bisa melakukan pemberian pupuk kembali kepada padi mereka.

"Pupuknya sudah ada, tinggal petani beli di tempat-tempat pengecer yang ada. Kelangkaan beberapa pekan pupuk ini bukan atas kesalahan kita di kabupaten," ucap Sekdis Pertanian, Rabu (6/1).

Fathurrahman melanjutkan, pendistribusian pupuk bersubsidi sudah dilakukan mulai Senin (4/1) lalu dan sudah ditetapkan pengalokasiannya di masing-masing kecamatan. Akan tetapi, jumlah pupuk yang dialokasikan di Wilayah Loteng  tahun ini berkurang. Pengurangan tersebut terjadi akibat perbedaan sistem dalam RDKK dengan e-RDKK. Selain itu juga, pihak BPTP (Balai Pengajian Tekhnologi Pertanian) sebelumnya sudah melakukan kajian terhadap banyaknya pupuk yang digunakan di wilayah Loteng.

"Untuk pupuk subsidi tahun ini berkurang dari yang kita usulkan. Jadi ada perubahan sistem yang mengakibatkan jatah kita berkurang di Loteng," terangnya.

Kemudian terkait dengan sistem baru yang digunakan pada tahun ini yakni menggunakan hasil yang sudah ditetapkan oleh pihak BPTP selaku penguji di Dinas Pertanian. Adapun jumlah jatah pupuk Loteng yakni untuk Pupuk Urea 20.070 ton, SP-36 2.589 ton, ZA 1.944 Ton, NPK 5.640 ton, Organik Granul 1.408 ton serta Organik Cair 16.369 ton.

Sekdis pun berharap, dengan adanya pengurangan jatah pupuk di Loteng, pihak distributor maupun pengecer tidak melakukan pelanggaran. Terutama terkait batas Harga Eceran Tertinggunya (HET). Sebab, pupuk saat ini sudah sulit dan perolehannya juga sedikit, jangan malah petani dipersulit. Selain itu, untuk harga eceran tertinggi untuk pupuk bersubsidi juga sudah ditentukan yakni UREA dengan harga Rp. 2.250 per kilogram dan NPK sebanyak Rp. 2.300

"Jika ada pengecer yang melakukan kenaikan harga, tolong laporkan, kita akan kenakan hukuman administrasi bahkan hukuman penjara," tutupnya.

Sumber Tatarapost

0 komentar:

Posting Komentar