Proses Land Clearing Moto GP Seluas 3,5 Hektar Berjalan Lancar

PRAYA  Journal NTB.Com-
Proses Land Clearing Seluas 3,5 Hektar yakni pada Lahan  Sirkuit Moto GP berlangsung Lancar meski ada penolakan oleh yg mengaku sebagai pemilik sah lahan tersebut. Proses itu berjalan lancar dan bisa dilaksanakan oleh  pihak ITDC. Dengan bantuan kemanan polisi dan TNI  land Clearing bisa berjalan lancar pada Minggu pagi sekitar pukul 8 (10/01/2021) kemarin. Kepada Wartawan Kabid Humas Polda NTB  Kombes Artanto S.IK M.Si menjelaskan, proses Land Clearing Lahan sirkuit kek  Mandalika dilanjutkan kembali untuk menuntaskan Lahan sirkuit kembali dilaksanakan, pada  Objek lahan yang mulai dilakukan land clearing terletak di area tikungan 8 dan 9, Jalan Kawan Khusus (JKK) Kek Mandalika. 

"prosee Pelaksanaan Land Clearing berjalan lancar, kondusif, sesuai yabg diharapkan  meskipun ada yang protes, namun bisa dijelaskan kepada warga yang masih mengklaim bahwa lahan itu adalah mikiknya, sehingga pelaksanaan Land Clearing tetap berjalan lancar. " Jelas Artanto Kabid  Humas Polda NTB  itu.  Selanjutnya, Kombes Pol Awan Hariono, Ketua Tim Taktis Teknis Penyelesaian Sirkuit kek  Mandalika membeberkan bahwa selama ini, pihak  ITDC bersama Forkopimda NTB melakukan berbagai upaya menyelesaikan berbagai persoalan untuk percepatan pembangunan KEK Mandalika. Satu per satu keberatan warga serta adanya rekomendasi Komnas HAM ditindaklanjuti sebagai bentuk keseriusan dalam upaya penyelesaian." tidak hanya berdialog, tetapi juga melakukan beragam fasilitasi, sesuai yang diinginkan warga yang mengaku masih mempunyai hak atas lahan tersebut yang luasnya 3,5 hektar atas nama Sibawaeh (almarhum) oleh anaknya masih mempunyai hak atas tanah dinaksud," jelas Awan.

Menurutnya, atas berbagai reaksi warga, tim tetap memprioritaskan edukasi kepada warga agar memiliki pemahaman atas lahan yang diadukan dan agar proses pembangunan KEK Mandalika yang menjadi destinasi prioritas berjalan lancar sesuai target pemerintah. Termasuk terhadap pihak Sibawaih ahli waris Amaq Semin yang masih mengklaim dan menduduki lahan HPL 73 ITDC. " Jelas Awan. Sementara  mengenai keinginan pihak Sibawaih untuk melakukan proses ukur ulang, sudah pernah dilaksanakan oleh BPN. Bahkan, ahli waris Sibawaeh  bersama pengacaranya selaku ahli waris menunjukkan langsung batas-batas lahan yang diklaim. Proses ini disaksikan langsung oleh perwakilan Komnas HAM. Dari hasil rekonstruksi batas batas lahan yg diklaim  tidak ditemukan perbedaan luas lahan ataupun lahan sisa yang belum dibebaskan, seperti yang selama ini diklaim pihak ahli waris," Jika masih ada keberatan objek perdata, dipersilahkan untuk diteruskan ke pengadilan, sebagai upaya hukum selanjutnya," kata Awan Hartono.

Vice President Corporate Legal & GCG ITDC, Yudhistira Setiawan, yang juga mempersilahkan pihak Sibawaih dan kuasa hukumnya untuk melakukan upaya hukum litigasi yaitu mengajukan gugatan melalui Pengadilan. Jalur litigasi ini juga sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM, ketika proses nonlitigasi tidak mencapai titik temu.

Tidak hanya itu, Tim Percepatan Pembangunan Mandalika bersama ITDC juga memfasilitasi proses komunikasi atas permintaan pihak Sibawaih untuk melakukan proses eksekusi atas putusan Mahkamah Agung 88/PDT.G/1995/PN.PRA. ITDC sudah melakukan konfirmasi dan komunikasi kepada pihak PN Praya secara tertulis." 

PN Praya kemudian memberikan penyampaian tertulis atas permintaan eksekusi ulang ini. Bahkan, pihak Komnas HAM dan pihak Sibawaih juga pernah difasilitasi berkomunikasi dengan PN Praya terkait hal ini.

Atas kasus ini, PN Praya menegaskan, bahwa perkara nomor 88/PDT.G/1995/PN.PRA sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). " Jelas Yudistira. 

Lanjutnya, Perkara tersebut sudah dilaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan penetapan Ketua PN Praya No 10/PEN.PDT.G/1996/PN.PRA tanggal 17 September 1996 jo Berita Acara Pengosongan Nomor 88/PDT.G/1995/PN.PRA tanggal 23 September 1996."

Eksekusi tersebut melaksanakan putusan serta merta perkara 88/PDT.G/1995/PN.PRA.

Dan apabila tergugat atau ahli waris ataupun pihak ketiga yang padanya menguasai kembali obyek sengketa perkara 88/PDT.G/1995/PN.PRA, maka tidak dapat dilakukan eksekusi kembali, karena pada prinsipnya, eksekusi hanya dilakukan satu kali. Artinya, terhadap lahan yg dikuasai Sibawaeh tersebut, tidak perlu dilakukan eksekusi lagi, seperti permintaan pihak Sibawaeh  Oleh karena itu kegiatan Land Clearing Lahan Sircuit Motor GP tetap kami jalankan, karena sdh jelas bahwa lahan tersebut adalah milik ITDC," ujar  Yudhistira.

Atas berbagai persoalan lahan ini, Yudhistira menegaskan, jika ada warga masyarakat yang masih mengklaim memiliki hak atas tanah yg di atas lahan bersertifikat HPL ITDC, maka sebagai warga negara yang taat hukum, dihimbau agar menempuh jalur hukum dan membuktikannya di pengadilan, tanpa harus melakukan tindakan yang dapat merugikan semua pihak.

"Sebagai BUMN, ITDC selalu menghormati ketentuan, peraturan dan UU yang berlaku serta menjunjung tinggi HAM dalam setiap kegiatan operasionalnya," tutup Yudistira. Sementara Dwi Sugiharta Cs pihak pengacara Ahli Waris Sibawaeh tetap tidak terima lahan yang saat ini klaim pihak ITDC tetap cacat hukum dan akan mempersoalkan masalah lahan Land Clearing seluas 3,5 hektar tersebut karena objek sengketa ada yang masih kurang pas.  (**)..

0 komentar:

Posting Komentar