Jajaran Polres Canangkan Zona Wilayah Bebas Korupsi


PRAYA journal NTB.Com
Jajaran  Polres Lombok Tengah sedang bersiap mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dalam rangka mengakselerasi tercapainya tiga  sasaran pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Adapun tiga sasaran pelaksanaan program tersebut adalah  Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Organisasi, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peningkatan Pelayanan Publik, dan upaya untuk Pembangunan enam  area Zona Integritas yang meliputi , Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,"
tahun ini kita siap mencanangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)." Jelas  Kapolres Lombok Tengah AKBP Esty Setyo Nugroho, S.I.K, Kamis (11/02/2022).

Jajaran Polres Lombok Tengah saat ini tengah melakukan sejumlah persiapan, salah satunya Layanan Publik baik itu yang ada di Mapolres Lombok Tengah dan di masing-masing Polsek untuk mewujudkan hal yang dimaksud.

"Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sedang kita persiapkan, setelah itu barulah kita Canangkan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)," terang  Kapolres.

Kata dia,  Pencanangan WBK dan WBBM merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Untuk itu, AKBP Esty berharap, semua pihak termasuk masyarakat memberikan dukungan, sehingga Polres Lombok Tengah bisa meraih Predikat WBK dan WBBM.

"Banyak indikator yang harus dipenuhi, untuk itu kami mengharapkan dukungan dari semua pihak dan masyarakat," katanya.

Guna terwujudnya WBK dan WBBM di Polres Lombok Tengah, AKBP Esty mengajak masyarakat berperan aktif untuk mengawasi dan melaporkan tindakan pidana Korupsi maupun pungutan liar, baik itu yang dilakukan oleh Anggota Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).

"merupakan salah satu tekad Polres Lombok Tengah untuk mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi dan Pungutan liar (pungli)." Tutupnya. (Rdi).

0 komentar:

Posting Komentar