Korporasi: antara wacana kuasa hukum dan kemanusiaan,

Lalu Iqra Hafiddin ) Ketua DPW GMPRI NTB ( GERAKAN MAHASISWA DAN PEMUDA  REPUBLIK INDONEDIA
 journal NTB .com  
Bukan kali pertama nilai kemanusiaan berhadapan dengan korporasi. Hukum yang sangat kapitalistik menjadi jembatan korporasi mendapat kedudukan yang sempurna dalam strata sosial untuk mendominasi. 

Alih - alih delik serta rumusan pasal, tanpa pertimbangan sosiologis balita menjadi korban. Pandangan yang positivistik sudah lama menjadi pandangan yang di kritik karena kaca mata kuda. Jika hari ini kejaksaan Lombok Tengah menuturkan bahwa tidak tau  - menahu mengenai balita artinya sangat terang bahwa hukum yang semestinya mengali nilai sosiologi tidak dipraktekan oleh kejaksaan Lombok Tengah.

Jika mengutip pendapat Sucipto Rahardjo bahwa hukum untuk manusia, bukan sebaliknya. Artinya kejaksaan harus berani mengambil sikap untuk membebaskan keempat IRT yang ditahan tentunya bukan dengan dalil intervensi dari pihak luar perkara melainkan "ASASI" sebagai status mencapai keadilan. 

Tentunya kita paham apabila suatu perkara yang dengan dakwaan diatas 5 tahun akan ditahan, namun apalah arti prosedur hukum jika setiap langkah nya mencederai nilai kemanusiaan itu sendiri. 

Kemanusiaan itu bukan prakata, meliankan beban semua orang untuk memperjuangkannya setiap hari dengan menjaga nilai - nilai keadilan.

0 komentar:

Posting Komentar