Dewan PBB Protes Dengan Kebijakan Larangan Tradisi Nyongkolan di Dapilnya.


PRAYA. Journal NTB.Com-

Anggota DPRD Lombok Tengah Lege Warman SpdI yang juga Ketua  DPD PBB protes kebijakan pelarangan acara tradisi nyongkolan oleh pihak berwajib. Dia mengaku keberatan dengan pemberlaku kebijakan pelarangan nyobgkolan dengan alasan covid-19." Sebagai wakil rakyat saya keberatan dengan kebijakan ini,padahal kalu fokus masalah Prokes masyarakat bisa menaatinya dengan menggunakan masker dan menjaga jarak,selain itu mereka melaksanakan acara tersebut tidak melibatkan orang lain ,melain antar sesama keluarga. " ucapnya kesal.

Kata Ketua PBB itu,  beberapa orang masyarakat sempat mengadu kepadanya  lantaran acara nyongkolan dilarang oleh petugas."Orang tua pengantin sampai nangis nangis mengadu kepada saya," imbuhnya.

Menurutnya kebijakan ini terlalu berlebihan ini adalah salah satu bentuk upaya untuk mengikis nilai-nilai tradisi dan budaya leluhur masyarakat apalagi di wilayah pedesaan, sangat kental dengan budaya masyarakat, dalam kegiatan ini sangat  kental dengan peningkatan silaturahmi antara satu keluarga dengan sahabat  dan lainnya, Kenapa kita tidak bijak dan mari kita fokus untuk membiasakan masyarakat menggunakan masker dan jaga jarak. Masyakat harus diajak enjoi untuk menghadapi wabah Covid-19. Jika dibawa dengan perasaan yang sangat menakutkan maka mental masyarakat akan terobsesi dengan hal hal yang negatif tentang Covid-19. Kita manusia  hanya membuat Rencana namun Allah yang menentukan. "ucap politisi PBB ini kepada media. 

Dia menegaskan ketika kebijakan ini diikuti oleh dedikasi kepada masyarakat,maka akan berdampak pisitif terhadap masyarakat akan pentingnya disiplin tergadap Prokes." Dengan demikian kebijakan seperti ini sebaiknya diikuti okeh syarat-syarat dan ketentuan yg jelas,sehingga dapat diikuti oleh masyarakat.Jangan sampai ada kesan kebijakan ini hanta tajam kemasyarakat bawah saja dan tumpul untuk masyarakat menengah ke atas," tambahnya. (Jntb).Rdi

0 komentar:

Posting Komentar