Rapat Paripurna DPRD Dengan Agenda Penjelasan Ranperda


PRAYA.JournalNTB.Com-
Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri saat menyampaikan penjelasan pada Rapat Paripurna DPRD Lombok Tengah dengan agenda penyampaian penjelasan Pemda terhadap Ranperda masing-masing tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020, Ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan dan Ranperda tentang penyelenggaraan Kabupaten layak anak, Senin, (14/6/2021) 

Rapat Paripurna Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Pemda terhadap Ranperda masing-masing tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020, Ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan dan Ranperda tentang penyelenggaraan Kabupaten layak anak, Senin, (14/6/2021).
Rapat Paripurna yang dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid didampingi para Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah itu dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, para Asisten, Staf Ahli Bupati, Plt Sekwan Lombok Tengah, Suhadi Kana, jajaran Forkompinda dan para Kepala OPD Lingkup Pemkab Lombok Tengah.
Dalam penjelasannya, Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri menyampaikan, penyusunan laporan keuangan dan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah telah  berhasil melakukan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sesuai dengan Permendagri nomor 108 tahun 2016 tentang penggolongan dan kodefisikasi barang milik daerah yang sangat berdampak terhadap ketepatan dan keakuratan penyajian nilai aset pada laporan keuangan Pemda.
Perubahan regulasi tersebut dapat disikapi dengan cermat dan sigap sehingga Pemkab Lombok Tengah tetap dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  (BPK RI) untuk ke 9 kalinya, yang pertama kali diraih pada tahun anggaran 2012. "Tanpa bermaksud untuk membanggakan diri, apa yang telah diraih ini, merupakan hasil terbaik di lingkup pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi NTB. Atas capaian ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemimpin daerah sebelumnya yang telah meletakkan pondasi yang kuat dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga kami dapat meneruskan, mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik lagi. penghargaan yang sama juga kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD yang terhormat yang dengan penuh totalitas telah mengawal APBD ini dengan baik sejak dari tahapan penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya, dan khususnya kepada seluruh jajaran perangkat daerah lingkup Pemkab Lombok Tengah yang telah menunjukkan dedikasi, kerja keras dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan keuangan daerah. kita harapkan laporan keuangan Pemda semakin berkualitas dan bermanfaat dalam perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengambilan keputusan di masa-masa yang akan datang," ucap H. Lalu Pathul Bahri.  Ia juga mengatakan, Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menyajikan 7  jenis laporan, yaitu laporan realisasi anggaran (lra), laporan perubahan saldo anggaran lebih (lpsal), neraca, laporan operasional (lo), laporan arus kas (lak), laporan perubahan ekuitas (lpe) dan catatan atas laporan keuangan (calk).
Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Tengah itu menjelaskan mengenai Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.
1.Laporan Realisasi Anggaran.
a. Pendapatan Daerah.
Pendapatan daerah merupakan bagian dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. pendapatan daerah pada tahun anggaran 2020 terealisasi senilai  Rp. 2, 96 triliun atau 98,98 persen dari target penerimaan pendapatan daerah sebesar  Rp. 2, 118 triliun. Dengan rincian sebagai berikut:
1. Kelompok  Pendapatan  Terhadap  Total  Pendapatan.
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, tahun anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 193,9 miliar dan terealisasi  sebesar Rp. 206,4 miliar atau sebesar 106,38 persen.
b. Pendapatan Transfer.
Pendapatan daerah dari transfer pemerintah pusat dan Provinsi, dengan obyek penerimaan dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana penyesuaian dan dana transfer pemerintah provinsi, dalam APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp.1,821 triliun, terealisasi senilai Rp. 1.776 triliun  atau 97,54 persen.
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
Pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan yang sah dalam APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan senilaiRp. 102,8 miliar, terealisasi senilai  Rp. 113,6 miliar  atau 110,47 persen.
2. Jenis Pendapatan Terhadap Kelompok Pendapatan
a.  Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :
Pendapatan Pajak Daerah.
Pada APBD tahun anggaran 2020, realisasi pajak daerah sebesar Rp. 55.4 miliar atau sebesar 89,72 persen dari anggaran sebesar Rp. 61.8 miliar.
Pendapatan Retribusi Daerah.
Retribusi daerah ditargetkan senilai Rp. 18, 3 miliar terealisasi senilai Rp. 16,2 miliar atau 88,46 persen.
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
Pendapatan asli daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp. 10,67 miliar terealisasi senilai Rp. 10, 3 miliar atau 102,70 persen.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
Pendapatan asli daerah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp. 103.6 miliar terealisasi senilai Rp. 124,3 miliar atau 119,86 persen.
b.Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan Provinsi NTB terdiri atas beberapa komponen pendapatan sebagai berikut.
Dana Bagi Hasil Pajak :
Bersumber dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan, bagi hasil PPH pasal 21, 25 dan 29 dan bagi hasil dari cukai hasil tembakau. Dianggarkan senilai Rp. 74.3 miliar terealisasi senilai Rp. 69,4 miliar atau 93,41 persen.
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam).
Bersumber dari dana bagi hasil dari Provisi sumber daya hutan, iuran tetap (land-rent), iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti), dan bagi hasil dari pungutan hasil perikanan dianggarkan senilai Rp. 15,9 miliar terealisasi senilai Rp. 13,167 miliar atau 82,48 persen.
Dana Alokasi Umum (DAU).
DAU merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat yang pada tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp. 957,311 miliar terealisasi senilai Rp. 943, 972 miliar atau 98,61 persen.
Dana Alokasi Khusus (DAK).
DAK merupakan pendapatan dari pemerintah pusat secara khusus terdiri dari DAK Reguler, dak afirmasi, DAK Non fisik dan DAK Penugasan  pada tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp. 453,322 miliar terealisasi senilai Rp. 437.303 miliar atau 96,47 persen.
Dana Penyesuaian.
Merupakan dana penyesuaian dana insentif daerah (DID) dan dana desa pada tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp. 232,768 miliar dan terealisasi seluruhnya  atau 100 persen.
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi.
Dalam APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020,  pendapatan bagi hasil pajak dari Provinsi, dianggarkan Rp. 87,77 miliar terealisasi senilai Rp. 80,094 miliar atau 91,25 persen.
c.Lain-lain Pendapatan Yang Sah.
lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan hibah dari pemerintah dan pendapatan lainnya, dalam APBD tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp. 102,848 miliar terealisasi senilai Rp. 113,616 miliar atau 110,47 persen.
b.  Belanja Daerah.
Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer/bagi hasil ke desa. Pada APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp. 2,168 triliun  terealisasi senilai Rp. 2,093 triliun atau 96,53 persen.
1. Kelompok Belanja Terhadap Total Belanja.
a.Belanja Operasi.
Belanja operasi dianggarkan senilai Rp. 1,474 triliun terealisasi senilai Rp.  1,423 triliun  atau 96,55 persen.
b.Belanja Modal.
Belanja modal dianggarkan senilai Rp. 296, 918 miliar terealisasi senilai Rp. 282,545 miliar atau 95,16 persen.
c.Belanja Tak Terduga.
Belanja tak terduga dianggarkan senilai Rp. 71,112 miliar terealisasi senilai Rp. 62,707 miliar atau 88,18 persen.
d.Transfer / Bagi Hasil ke Desa.
Transfer bagi hasil ke desa  dianggarkan senilai Rp. 326,439 miliar terealisasi senilai Rp. 324,841 miliar atau 99,51 persen.
2. Jenis Belanja Berhadap Kelompok Belanja.
a. Belanja Operasi, Terdiri dari.
-Belanja Pegawai.
Dianggarkan senilai Rp. 835,410 miliar terealisasi senilai Rp. 821,708 miliar atau 98,36 persen.
-Belanja Barang.
Dianggarkan senilai Rp. 388,250 miliar  terealisasi senilai Rp. 355,709 miliar  atau 91,62 persen.
-Belanja Bunga
Dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 untuk membayar bunga atas pinjaman jangka panjang senilai  Rp. 4,767 miliar, terealisasi senilai Rp. 4,608 miliar  atau 96,67 persen.
–   Belanja Hibah.
Dianggarkan dalam  APBD tahun anggaran 2020 senilai  Rp.  244,277 miliar, terealisasi senilai Rp. 239,873 miliar  atau 98,20 persen.
-Belanja Bantuan Sosial.
Dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 senilai Rp. 1,648 miliar, terealisasi senilai Rp. 1,642 miliar atau 99,61 persen.
b.Belanja Modal
-Belanja Tanah
Dianggarkan dalamAPBD tahun anggaran 2020 senilai Rp. 5,965 miliar, terealisasi senilai Rp. 4,581 miliar atau 76,80 persen.
-Belanja Peralatan dan Mesin.
Dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 senilai Rp. 86,508 miliar,  terealisasi senilai Rp. 88,850 miliar atau 102,71 persen.
-Belanja Gedung dan Bangunan.
Dalam  APBD tahun anggaran 2020, belanja gedung dan bangunan dianggarkan senilai Rp. 177,426 miliar,  terealisasi senilai Rp. 170,908 miliar atau 96,33 persen.
-Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan.
Dianggarkan dalam APBD  tahun anggaran 2020 senilai Rp. 12,830 miliar, terealisasi senilai Rp. 10,015 miliar atau 78,06 persen.
-Belanja Aset Tetap Lainnya.
Dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2020 senilai Rp. 14,187 miliar, terealisasi senilai  Rp. 8,188 miliar atau 57,72 persen.
c.Belanja Tak Terduga.
Realisasi belanja tak terduga senilai  Rp. 62, 707 miliar digunakan untuk penanganan bencana alam dan pandemi covid -19.
d.Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa
Realisasi transfer bagi hasil ke desa terdiri dari realisasi bagi hasil pendapatan senilai  Rp.6,416 miliar atau 79,97 persen, dan realisasi bantuan keuangan  senilai  Rp. 318,425 miiliar  atau 100 persen.
c. Pembiayaan.
Pembiayaan merupakan bagian dari APBD yang mempunyai fungsi untuk menutupi defisit anggaran terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. pembiayaan netto pada APBD  Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 dianggarkan senilai Rp. 50,576 miliar  terealisasi senilai  Rp. 54,532 miliar atau 107,39 persen.
Dari selisih antara pendapatan, belanja dan pembiayaan netto di atas,  didapat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) senilai  Rp. 57, 647 miliar.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan perubahan saldo anggaran lebih (lpsal) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan saldo anggaran lebih (sal) pada tahun pelaporan. laporan perubahan sal tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Saldo anggaran lebih awal senilai  Rp. 60,797 miliar dikurangi dengan penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan senilai Rp. 64,943 miliar, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran senilai  Rp. 57,647 miliar, dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya senilai Rp. 4,146 miliar, sehingga saldo anggaran lebih akhir senilai  Rp. 57,647 miliar
3. Neraca
Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, utang atau kewajiban dan ekuitas pada suatu periode tertentu. pergeseran neraca awal per 1 Januari 2020 menjadi neraca akhir per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Aset Lancar.
Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari kas di kas daerah, kas di bendahara BLUD, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara bos, kas lainnya, piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana bagi hasil, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah, piutang lainnya, biaya dibayar di muka dan persediaan, per 31 Desember 2020 seluruhnya senilai  Rp. 153,685 miliar
b. Investasi Jangka Panjang.
Investasi jangka panjang merupakan nilai investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada BUMD yaitu PT Bank NTB Cabang Praya, PD BPR NTB Lombok Tengah,  PDAM  Tirta Rinjani, dan  PT Jamkrida, seluruhnya senilai Rp. 149,906 miliar.
c. Aset Tetap
Nilai aset tetap pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupa aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya,  konstruksi dalam pengerjaan dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 seluruhnya senilai  Rp. 2,877 triliun
d. Aset Lainnya.
Nilai aset lainnya pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berupa aset tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain per 31 Desember 2020 secara keseluruhan senilai Rp. 45,998. Miliar.
e.Kewajiban.
Kewajiban merupakan tanggungjawab pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terhadap pembayaran utang kepada pihak ketiga baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah  per 31 Desember 2020, memiliki kewajiban senilai  Rp.  85,679 miliar.
f.Ekuitas.
Merupakan kekayaan bersih pemerintah kabupaten lombok tengah  per 31 Desember 2020 senilai Rp. 3,141 triliun.
g.Kewajiban dan ekuitas.
Merupakan jumlah dari kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang  ditambah ekuitas, seluruhnya senilai Rp. 3,227 triliun.
4.Laporan Operasional.
Laporan operasional (LO) tahun 2020 terdiri dari pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, pos luar biasa dan surplus/defisit-lo sebagai berikut :
a.Pendapatan-LO
Pendapatan – LO adalah pendapatan untuk periode 1 januari 2020 sampai dengan tanggal 31 desember 2020 senilai  Rp. 1,874 triliun. Dengan rincian pendapatan asli daerah- LO senilai Rp. 197,626  miliar.  Pendapatan transfer-LO senilai Rp. 1,559 triliun. Dan lain-lain pendapatan yang sah-LO senilai Rp. 117,237 miliar.
b.Beban.
Beban operasional yang harus ditanggung pemerintah untuk menjalankan pelayanan selama tahun 2020 seluruhnya senilai  Rp. 1,714 triliun.  Dengan demikian terdapat surplus operasional tahun anggaran 2020 senilai Rp. 159,721 miliar.c.Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional.
Defisit dari kegiatan non operasional terjadi defisit senilai Rp. 24,746 miliar.
d.Pos Luar Biasa.
Pos luar biasa merupakan beban yang ditanggung pemerintah dalam menghadapi kejadian luar biasa berupa tanggap darurat bencana, atau kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta diluar kendali entitas pemerintah daerah. beban pos luar biasa pada tahun anggaran 2020 senilai Rp. 50,856 miliar. Sehingga dengan demikian terdapat surplus laporan operasional tahun anggaran 2020 senilai Rp.  84, 118 miliar. Komponen laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berikutnya adalah laporan arus kas.
5.Laporan Arus Kas.
Laporan arus kas menyajikan informasi arus penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun anggaran 2020 yang diklasifikasi berdasarkan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan dan arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut  :
a.Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 276, 493 miliar.
b. arus kas dari aktivitas investasi
Arus kas bersih dari aktivitas investasi defisit senilai Rp. 273, 465 miliar.
c. arus kas dari aktivitas pendanaan
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan defisit senilai  Rp. 10, 410 miliar.
d.Arus kas dari aktivitas transitoris
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris senilai Rp. 1,124 miliar.
e.Kenaikan (penurunan) kas.
Berdasarkan arus kas bersih aktivitas operasi, arus kas bersih aktivitas investasi, arus kas bersih aktivitas pendanaan dan arus kas bersih aktivitas transitoris per 31 desember 2020, terdapat penurunan nilai kas dibandingkan dengan tahun sebelumnya senilai  Rp. 6,258 miliar.
f. Saldo Awal Kas
Saldo kas per 1 januari 2020 adalah senilai  Rp. 60,991 miliar.
g.Saldo akhir kas
Saldo akhir kas per 31 desember 2020 senilai Rp. 58,881 miliar terdiri atas kas di kas daerah senilai Rp. 43,599 miliar, kas di bendahara pengeluaran senilai Rp. 1,981 miliar. Kas di bendahara BLUD RSUD  senilai Rp.  5,292 miliar. Kas di bendahara FKTP senilai Rp. 5,822 miliar, dan kas di bendahara BOS senilai Rp.  2,185 miliar.
6.Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca yang menunjukkan terjadinya perubahan ekuitas (kekayaan bersih) pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. dari laporan ekuitas tahun 2020 yang telah disusun, diketahui bahwa terjadi kenaikan ekuitas atau kekayaan bersih sebesar 2,91 persen.
Selanjutnya, kata H. Lalu Pathul Bahri tentang Ranperda penyelenggaraan kearsipan. bahwa sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin demokratis, maka arsip semakin memiliki peran strategis ketika dikaitkan dengan penerapan prinsip good government dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. institusi negara, termasuk pemerintahan daerah sebagai alat utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa, senantiasa memerlukan arsip dalam setiap langkah kehidupannya

penyelenggaraan kabupaten layak anak akan berdampak positif bagi anak yang secara psikologis karena berhubungan dengan mencegah terjadinya kekerasan anak, tumbuh kembang anak dan terpenuhinya hak-hak anak.
penyelenggaraan kabupaten layak anak akan berdampak positif bagi anak yang secara psikologis karena berhubungan dengan mencegah terjadinya kekerasan anak, tumbuh kembang anak dan terpenuhinya hak-hak anak.
Dengan demikian keberadaan kabupaten layak anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta sekaligus untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, perlu untuk segera diwujudkan. "Demikianlah penjelasan pemerintah daerah terhadap sejumlah ranperda yang telah disebutkan. untuk selanjutnya kami harapkan ranperda ini dapat dibahas sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk mendapat persetujuan, dan pada akhirnya dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Lombok demikian keberadaan kabupaten layak anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta sekaligus untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, perlu untuk segera diwujudkan. (Jntb.Rdi)

0 komentar:

Posting Komentar