Penerapan PPKM DiLoteng Disorot DPRD


PRAYA.JouralNTB.Com. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diterapkan disemua Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. 
PPKM berskala mikro tersebut sudah dimulai dari tanggal 9 Juli 2021, hingga berakhir pada tanggal 20 Juli 2021 mendatang.

Lonjakan kasus Covid-19 di Jawa dan Bali  tersebut, berpotensi membuat penerapan PPKM skala mikro kembali bakal diperpanjang.

Lege Warman Spd Anggota DPRD Komisi IV Soroti Dampak Besar PPKM Skala Mikro tersebut, ia  mengatakan, PPKM skala mikro diakuinya sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Mulai dari pembatasan jam operasional, hingga penutupan tempat-tempat usaha lainnya, yang ternyata berpotensi menimbulkan kerumunan.

"Akan tetapi, bukan tanpa permasalahan. Ada berbagai keluhan dari masyarakat yang kena dampak langsung dari kondisi darurat ini," ucapnya Kepada Media. 

Untuk itu ia berharap, agar para petugas tetap bersifat humanis. Serta menjaga agar tidak terjadi situasi yang transaksional.

Menurutnya, peran pemerintah daerah harus maju untuk membantu para korban dari kebijakan ini. Seperti para pelaku UMKM makanan dan minuman, yang dibatasi waktu operasi.

"Khususnya di sektor- sektor yang terpukul, karena kondisi darurat," ujarnya.

Lege Warman yang juga Ketua DPC  partai PBB Kabupaten Lombok Tengah ini menuturkan, pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten, harus bergotong royong dengan pemerintah pusat, untuk meringankan beban entitas-entitas, yang terdampak langsung dari kebijakan ini," katanya.

Sejak diberlakukannya PPKM memang ruang gerak masyarskat dan segala bentuk aktifitasnya,terutama aktifitas perekonomian sangat terbatas.Hal ini tentu saja sangat berdampak langsung terhadap sulitnya ekonomi dan mata pencaharian  mereka sementara kebutuhan sehari- hari juga terus mendesak, kita bisa bayangkan betapa sukutnya mereka disaat kondisi PPKM inj berlaku. 

Sambungnya, Dalam kondisi PPKM seperti ini seharusnya pemerintah harus bisa memberikan solusi tdk hanya bisa melakukan larangan saja." Kita tdk bisa mengekang masyarakat utk melakukan perjalanan utk sesuatu yg sifatnya sangat penting dan urgen, karena pemerintah belum mampu malakukan vaksin kepada mayarakat secara menyeluruh sebab dikarenakan  ketersediaan Vaksin  sangat minim, maka harus ada kebijakan lain seperti ketika Masyarakat yg belum melakukan Vaksin maka kalau mau melakukan perjalanan disiapkan rapit tes  Antigen di lokasi sehingga apa yg menjadi keperluan masyarakat tidak dihalangi begitu saja," ucapnya Kesal. Anggota DPRD Tiga Periode ini  juga menuturkan,  saat ini pihaknya belum melihat ada solusi yang di berikan oleh pemerintah daerah kepada Masyarakat terhadap kebijakan PPKM tersebut.(jntb-Rdi)

0 komentar:

Posting Komentar