ALIANSI PEDAGANG PASAR RENTENG SHM MENOLAK PEMAGARAN PASAR YG DILAKUKAN OLEH PEMDA LOTENG DI DEPAN TOKO KAMI .

Journal NTB .com Praya Lombok Tengah Aliansi pedangang pasar Renteng menolak pemagaran Pasar yang dilakukan Pemda Loteng di depan Toko 

Ini bukan hanya tentang pemagaran, ini tentang aspirasi yang tak di indahkan oleh PEMDA Loteng dari awal peresmian pasar ini kami sudah melakukan penolakan sebab dampak buruknya lebih banyak ketimbang dampak manfaatnya.kata  TGH ZAENUL HUDA sealku  kordinator pedagang SHM pasar renteng,

Dikatakan TGH Zainul Huda!  Dalam setiap pembangunan apapun bentuknya hal utama yang harus di perhatikan adalah bagaimana keadaan sosial ekonomi dari setiap pembangunan tersebut. Tanpa itu setiap pembangunan hanya akan menjadi bangunan kosong yang tidak memiliki makna apapun.tandasnya

Kali ini PEMDA LOTENG menunjukkan bahwa pemagaran yang di lakukan di tanah kami SHM para pedagang pasar renteng LOTENG tersebut bukanlah pemagaran yang di dasarkan pada aspirasi kami dari pedagang SHM melainkan kehendak Pemda sendiri, 
"Dari dulu kami pedagang SHM idak pernah di ajak untuk berkomunikasi layaknya janji Kepala Dinas PUPR saat itu yg kini menjabat sebgai SEKDA Lombok tengah" ungkapnya,
Adapun  Bila pemagaran tersebut berorentasi pada pengamanan aset PEMDA Loteng sebagaimana dalil yg sering disampaikan lantas apakah tepat mengamankan aset dengan cara menghilangkan akses pedagang atas sandaran hidup nya yang dimana toko para pedagang SHM ini jauh lebih dahulu ada dan berdiri  ktimbang  bangunan  pasar renteng ini ?  
Artinya, pedagang SHM yang menggantung kan hidup nya pada tanahnya di dekat pasar tersebut, bukanlah persoalan pemagaran semata, jadi tegas kami sampaikan kami tidak akan tinggal diam , Dia mengatakan akan datang dan temui Bupati Lombok tengah. september ini ,Kata TGH ZAENUL HUDA Selaku Koordinator peadagang SHM pasar renteng.

Iqra Hafiddin selaku Tim Advokasi Pedagang mengatakan Biaya yang di gelontorkan untuk pembagunan pagar pasar tersebut juga  Pemda sampaikan sebagai dalil pembenaran, itu secara sikologis. 
Lagi - lagi dialog publik ini harus di dahulukan, terlebih informasi rinci terkait tujuan dari pemagaran di tanah para pedagang SHM di pasar renteng ini merupakan hak konstitusional yang diatur dalam pasal 28 F UUD 1945, "kami mengadvokasi para pedagang Pasar SHM di Renteng ini dari 5 bulan yg lalu . Tapi nampaknya PEMDA Loteng dalam hal ini tidak peka atas kondisi para pedagang"Ungkapnya .

Sekali lagi saya ingin ingatkan kepada pemerintah Daerah Lombok tengah untuk tidak melanjutkan pemagaran di depan Toko para pedagang SHM pasar renteng ini, ungkapnya Lanjut dia , kalaupun tetap di lanjutkan maka liatlah dan terimalah konsekuensi dari perlawanan Masyrkat pedagang renteng untuk kami  kepung dan menginap di kantor Bupati Lombok Tengah ini, janganlah membuat catatan hitam diawal kepemimpinan nya Bupati dan Sekda Lombok tengah ini.Tutupnya

0 komentar:

Posting Komentar