Dewan Fraksi PBB dan PPP Hadapi LSM GEMPAR


Anggota DPRD Fraksi PBB Legewarman Spdi dan Wakil Pimpinan DPRD Fraksi PPP HM Mayuki S,Ag  Menerima Hearing  Puluhan Masyarakat Yang tergabung Dalam LSM Gempar diketuai oleh Hamzan Halilintar Berlangsung di Ruang Rapat DPRD  Rabu (04/8/2021). 


Dalam Hearing Tersebut Hamzan Halilintar  Ketua LSM Gerakan Masyarakat Peduli Anggaran (GEMPAR) NTB  mempersoalkan atas kinerja panitia khusus (pansus) Covid-19 hingga saat jni masih dipertanyakan soal hasil kinerja TIM Pansus di Dewan. Halilintar pun mengancam akan melaporkan dugaan kejanggalan atas kinerja pansus ke aparat penegak hukum (APH)."
Kami menuntut terhadap Pansus Covid-19 tahun 2020 agar mempertanggungjawab kan kinerjanya dengan menelan anggaran sekitar 136 miliar." Ucapnya dengan lamtang.

Dia meminta khususnya tim pansus supaya transparan ke publik terkait hasil dari kinerjanya."Apabila tim pansus tidak bisa menjelaskan secara detail dan tidak bisa menjawab apa yang dipersoalkan, maka kami akan laporkan ke APH, bahkan KPK mengingat banyaknya anggaran yang dikelola tanpa adanya penjelasan," Ancamnya Lagi.

 Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Loteng Legewarman membeberkan kilas sejarah pansus yang digagasnya dengan beberapa fraksi di DPR.

Pansus yang bekerja selama 6 bulan pada 2020 ini, pihaknya dalam melakukan pendalaman, konsultasi selama ini banyak terbentur dengan peraturan menteri yang mengikat bahwa tidak diperkenankannya anggaran Covid- 19 untuk di audit."pihaknya selakau tim pansus juga tidak memiliki wewenang dalam melakukan audit, maka dilimpahkan ke BPKP Provinsi NTB dengan juga mengkonsultasikannya ke Ombudsman NTB.

Adapun pendalaman di luar audit yang dilakukan, pendalaman dengan memanggil OPD yang memiliki anggaran pengelolaan penanganan Covid 19." Jelasnya. 


Sementara itu, pemanggilan mantan Bupati HM.Sihaili FT untuk klarifikasi ke kantor DPRD malah tim pansus yang harus ke Pendopo dan saya selaku wakil ketua pada saat itu mengundurkan diri, karena merasakan ketidak elokkan tim pansus yang seolah marwahnya telah sirna, pada saat Tim harus menghadap ke pendopo." Beber Legewarman.

Adapun hasil pansus pihaknya merujuk pada LPHP dari BPKP NTB yang dinilai dalam isinya tidak ditemukan penyelewengan sedikitpun, dimana telah disampaikan pada Desember 2020 dan dinyatakan tim pansus telah menyelesaikan tugasnya.

"Kalau kemudian massa hearing tidak puas dengan penyampaian saya ini maka mari kita agendakan ulang, dan kami mendukung sepenuhnya,"kata Lege. Demikian juga HM Mayuki SAg dewan Fraksi PPP mempersilahkan LSM GEMPAR untuk dilakukan upaya hukum." Silahkan saja, pihaknya sudah bekerja dengan maksimal." Tutup Mayuki SAg. Dalam Hearing itu PLT Sekwan H Suadi Kana S,sos juga ikut menerima perwakilan masyarakat yang melakukan Hearing. (Jntb)

0 komentar:

Posting Komentar