Aksi Penyegelan Toko SKS Dinilai Pemilik Toko Sebagai Provokatif Menolak Pembangunan Smelter

Sumbawa Barat.journalntb.com-
Aksi masyarakat dari unsur perwakilan lembaga adat maluk, tokoh agama dan pemuda melakukan penyegelan toko SKS (Sarly Karya Santosa) karena dinilai  provokatif terhadap masyarakat untuk menghalang- halangi pembebasan lahan Smelter di wilayah Kecamatan Maluk Kabupaten Pariri Lema Bariri

Dalam orasi ketua Kordinator lapangan Boy teta mengatakan,bahwa masyarakat Sumbawa Barat khususnya warga maluk menginginkan terlaksananya pembangunan smelter di Kabupaten Sumbawa Barat ini,maka mereka mengharapkan H.Yandri bisa berkomunikasi dengan baik dengan tokoh masyarakat, tokoh adat.

"Kami memberikan himbauan mulai hari ini tokoh SKS milik H.Yandri di non aktifkan sementara, untuk menunggu keputusan dari H.Yandri, jika H.Yandri tidak mendukung dengan pembangunan Smelter tersebut maka seluruh aset nya akan disegel "kata boy Sabtu (25/9/21).

Penasehat Forum Pemuda Masyarakat Pencari Kerja (FPMPK) Halan Jamiran menjelaskan, bahwa lahan untuk lokasi Smelter masyarakat sudah mengikhlaskan untuk menjualnya ke pihak perusahaan dengan cara ganti untung kepada masyarakat. akan tetapi ada satu orang lahannya tidak mau dijual yakni H.yandri dengan seluas 62 are.

"Padahal dari kesepakatan awal H.yandri sudah setuju kalau lahannya di jual untuk pembangunan Smelter,setelah perusahan PT AMNT melakukan penggusuran lahan H.yandri menolaknya untuk digusur lahannya tersebut dengan alasan 9 tuntutan yang belum dipenuhi oleh perusahaan" Ujar Halan

Lanjut Halan, perlu diketahui dari 9 permintaan H.yandri sudah dipenuhi oleh perusahaan PT AMNT melalui tim fasilitator, akan tetapi ada salah satu permintaan yang berat bagi perusahaan untuk memenuhi permintaan H.yandri tersebut, permintaan itu adalah agar 7 dari keturunannya di pekerjaan di perusahaan dan minta jadi kontraktor permanen selama Smelter ada.

"Jadi dua permintaan H.yandri ini tidak masuk diakal karena dua tuntutan ini harus secara tertulis dan di tanda tangani oleh Bupati Sumbawa Barat. Kalau menurut saya ini sama halnya dengan Surat Keputusan (SK) Bupati" tutup Halan (Rozak)


0 komentar:

Posting Komentar