Pimpinan DPRD Loteng dan Segenap Anggotanya Dengarkan Bupati Dalam Penyampaian Nota Keuangan dan APBD Perubahan 2021.



Lombok Tengah.JournalNTB.Com. Sidang paripurna DPRD  dengan agenda penyampaian pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan Apbd Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 oleh Bupati HL Pathul Bahri SIP. dalam kesempatan itu dihadiri oleh para OPD, para Camat dan Kelurahan/Desa berlangsung diruang sidang  Dewan lantai dua dijalan Jontlak Praya Tengah  Rabu (15/9/2021)



Bupati HL Pathul Bahri Sip dalam pidatonya menyampaikan ucapan terimakasih khususnya kepada badan anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah dan tim anggaran pemerintah daerah kabupaten lombok tengah, yang telah bersama-sama membahas kebijakan umum perubahan  APBD serta prioritas dan plafon  anggaran sementara perubahan apbd tahun anggaran 2021, hingga akhirnya tercapai sebuah kesepakatan bersama. penting kiranya kesepahaman bersama menghadapi situasi pandemi covid-19 yang penuh ketidakpastian
bahkan mengancam kemampuan keuangan
daerah.
Berdasarkan nota kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan DPRD Kabupaten Lombok Tengah terhadap kebijakan umum perubahan APBD,  serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun anggaran 2021  yang telah ditandatangani bersama pada hari Kamis tanggal 9 september 2021, menjadi acuan bagi seluruh organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun rencana kerja perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKPA-SKPD) tahun anggaran 2021." selanjutnya kompilasi RKPA-SKPD tahun anggaran 2021 yang telah diverifikasi oleh tim anggaran pemerintah daerah, menjadi bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan apbd tahun anggaran 2021 yang disertai dengan penyusunan nota keuangan untuk disampaikan kepada dprd, dan dibahas bersama oleh badan anggaran dprd dan tim anggaran pemerintah daerah." jelasnya.

Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah  tahun anggaran 2021lanjutnya,  dilatarbelakangi beberapa hal, antara lain,
Penyesuaian kembali terhadap asumsi dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2021 dengan memperhatikan tingkat perkembangan perekonomian yang masih terdampak pandemi covid-19;
Menampung tindak lanjut atas keluarnya kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 dan dampaknya yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/pmk.07/2021, yang mengamanatkan antara lain pengaturan penggunaan dana transfer umum paling sedikit 25 persen untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah, serta menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi covid-19, termasuk dukungan pelaksanaan vaksinasi covid-19 dan belanja prioritas lainnya paling sedikit sebesar 8 persen dari alokasi dana alokasi umum;
Penyesuaian kebijakan perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan yang bersifat wajib/mengikat, dan pemenuhan kebutuhan mendesak maupun beberapa prioritas lainnya, termasuk pengalokasian penerimaan pendapatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2021, serta penyesuaian kebijakan perubahan pembiayaan daerah berkenaan dengan besaran selisih sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya yang telah diproyeksikan dalam APBD induk tahun anggaran 202," dengan besaran silpa tahun anggaran sebelumnya hasil audit BPK RI yang harus digunakan dalam tahun berjalan, dan rencana penerimaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (pen) daerah dari PT sarana multi infrastruktur (persero)." sebut Bupati.

Berdasarkan beberapa kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang tertuang dalam kesepakatan kebijakan umum perubahan apbd tahun anggaran 2021, dapat kami sampaikan bahwa target pendapatan daerah yang semula dianggarkan pada apbd induk tahun anggaran 2021 sebesar

Rp.2.197.459.508.962 (dua triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah), menjadi sebesar rp.2.182.468.395.739 (dua triliun seratus delapan puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021, atau mengalami penurunan sebesar (rp.14.991.113.223) (empat belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga belas ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), dengan besaran perubahan masing-masing komponen sumber-sumber pendapatan daerah sebagai berikut,"
Target pendapatan asli daerah pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2021 sebesar rp.240.832.777.296 (dua ratus empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh dua

juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), atau mengalami peningkatan sebesar rp.8.446.975.859
(delapan miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) dari target pendapatan asli daerah pada APBD induk tahun anggaran 2021 yaitu sebesar rp.232.385.801.437 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
Target pendapatan transfer pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2021 sebesar 1.826.886.203.087 (satu triliun delapan ratus dua puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah), atau mengalami penurunan sebesar (rp.28.715.516.438) (dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima belas juta lima

ratus enam belas ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dari target pendapatan transfer pada apbd induk tahun anggaran 2021 yaitu sebesar rp.1.855.601.719.525 (satu triliun delapan ratus lima puluh lima miliar enam ratus satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). perubahan target pendapatan transfer terjadi karena adanya penyesuaian penurunan besaran target pendapatan transfer pemerintah pusat yang bersumber dari dana alokasi umum sebesar (rp.31.064.677.000) (tiga puluh satu miliar enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dan dana alokasi khusus (dak) sebesar (rp.2.423.236.000) (dua miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 17/pmk.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid-2019 dan dampaknya. penyesuaian besaran target tersebut telah ditindaklanjuti melalui penetapan peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 17 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 72 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. selain itu, perubahan target pendapatan transfer terjadi karena adanya penambahan target pendapatan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kurang bayar dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang telah disalurkan pada bulan maret 2021 sebesar rp.4.772.396.562 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).
Target lain-lain pendapatan daerah yang sah
pada rancangan  perubahan  tahun anggaran 2021 sebesar rp.114.749.415.356 (seratus empat belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), atau mengalami peningkatan sebesar Rp.5.277.427.356 (lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) dari target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada apbd induk tahun anggaran 2021 sebesar rp.109.471.988.000 (seratus sembilan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). peningkatan target lain- lain pendapatan daerah yang sah terjadi karena adanya penerimaan pendapatan hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun anggaran 2021 sebesar Rp.4.305.208.000 (empat miliar tiga ratus lima juta dua ratus delapan ribu rupiah), serta pengembalian sisa dana hibah penyelenggaraan pemulihan bupati
dan wakil bupati lombok tengah dari kpu kabupaten lombok tengah sebesar Rp.970.687.984 (sembilan ratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), dan bawaslu kabupaten lombok tengah sebesar rp.1.531.372 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah)." Jelas Bupati.

Dihadapkan pada situasi ketidakpastikan di tengah pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, target pendapatan daerah yang direncanakan pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2021 tentunya tidak terlepas dari beberapa permasalahan, antara lain,"
Pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan tingkat pencapaiannya oleh pemerintah daerah, sejauh ini belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap perkembangan tingkat kemandirian fiskal di kabupaten lombok tengah, apalagi sebagian besar sumber-sumber utama pendapatan asli daerah di kabupaten lombok tengah sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dampak pandemi dan keberhasilan upaya pemulihan khususnya di sektor pariwisata. capaian realisasi target pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap ketercukupan pemenuhan kebutuhan belanja daerah yang direncanakan.
Target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer telah mengalami penurunan, disesuaikan dengan perubahan besaran alokasi dana transfer dari pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/pmk.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi covid-2019 dan dampaknya. perubahan kebijakan alokasi  dana transfer tersebut, semakin menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap perolehan pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat khususnya dana alokasi umum masih sangat tinggi, mengingat dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah terbesar. penurunan potensi pendapatan tersebut berdampak terhadap kondisi defisit daerah, sehingga alokasi belanja daerah yang telah direncanakan pada apbd induk tahun anggaran 2021 harus dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi.
Di samping penurunan potensi sumber pendapatan transfer, pemerintah daerah diamanatkan mendukung program pemulihan
ekonomi daerah dan pemerintah daerah diminta pula untuk menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi covid-19 dan belanja prioritas lainnya, sehingga pemerintah daerah harus melakukan refocusfkg anggaran." sambungnya.

Selanjutnya, untuk pagu  anggaran belanja daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp.220.121.511.000 (dua ratus dua puluh miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus sebelas ribu rupiah) dari semula belanja daerah yang dianggarkan pada apbd induk tahun anggaran 2021 sebesar rp.2.199.994.358.512 (dua triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus dua belas rupiah), menjadi sebesar Rp.2.420.115.869.512 (dua triliun empat ratus dua puluh miliar seratus lima belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua belas rupiah), dengan besaran perubahan masing-masing komponen belanja daerah sebagai berikut :
Belanja operasi pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.1.607.517.411.312 (satu triliun enam ratus tujuh miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus dua belas rupiah) atau mengalami penambahan sebesar Rp.15.849.101.987 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), dibandingkan anggaran belanja operasi pada apbd induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp.1.591.668.309.325 (satu triliun lima ratus sembilan puluh satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan

ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
Belanja modal pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.449.255.565.320 (empat ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) atau mengalami penambahan sebesar Rp.201.063.409.233 (dua ratus satu miliar enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah), dibandingkan anggaran belanja modal pada apbd induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp.248.192.156.087 (dua ratus empat puluh delapan miliar seratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah) .
Belanja tidak terduga pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.24.707.690.780 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) atau mengalami penambahan sebesar Rp.3.058.999.780 (tiga miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), dibandingkan anggaran belanja tidak terduga pada apbd induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp.21.648.691.000 (dua puluh satu miliar enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
Belanja transfer pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp.338.635.202.100 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua ribu seratus rupiah) atau bertambah sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dibandingkan anggaran belanja transfer pada APBD induk tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.338.485.202.100 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua ribu seratus rupiah)." belanja transfer tersebut merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, meliputi belanja bagi hasil pajak
daerah, belanja bagi hasil retribusi daerah, belanja bantuan keuangan yang bersifat umum dalam bentuk alokasi dana desa, dan dana desa, serta bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk trantib dan pengurus rumah ibadah." Pungkas HL Pathul Bahri SIP.

Diakhir pidatonya Bupati menyampaikan,
Pada tahun anggaran 2021, permasalahan utama yang dihadapi dalam perubahan belanja daerah adalah keterbatasan sumber pendanaan untuk memenuhi kebutuhan belanja, terutama akibat menurunnya potensi sumber pendapatan utama yaitu penurunan pendapatan transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat. selain itu pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi kebutuhan penanganan pandemi covid-19 dan mendukung program vaksinasi serta mendukung pemulihan perekonomian, sehingga perencanaan

belanja yang telah ditetapkan pada apbd induk tahun anggaran 2021 harus dilakukan rasionalisasi dan refocusing anggaran. dengan
kondisi tersebut, target-target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya harus dilakukan perubahan dan penyesuaian-penyesuaian.
Pemenuhan kebutuhan yang bersifat wajib dan mengikat serta kebutuhan mendesak lainnya dalam rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2021 perlu pula diprioritaskan. sementara salah satu sumber pembiayaan pada rancangan perubahan APBD yaitu sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran 2020, sebagian besar merupakan silpa dana earmarked atau diarahkan penggunaannya."
Kebijakan penganggaran penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp.257.647.473.773 (dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau mengalami penambahan sebesar Rp.235.112.624.223 (dua ratus tiga puluh lima miliar seratus dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah), dibandingkan dengan anggaran penerimaan pembiayaan daerah pada APBD induk tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.22.534.849.550 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah). penambahan penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2021, bersumber dari penyesuaian besaran silpa tahun anggaran 2020 berdasarkan hasil audit bpk terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp.57.647.473.773 (lima puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau bertambah sebesar Rp.35.112.624.223 (tiga puluh lima miliar seratus dua belas juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) dari yang semula dianggarkan pada APBD induk tahun anggaran 2021 sebesar Rp.22.534.849.550 (dua puluh dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
Rencana penerimaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional (pen) daerah sebesar Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah) dari PT sarana multi infrastruktur (persero), sebagai sumber pembiayaan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi jalan/jembatan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
Sedangkan kebijakan penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2021, ditetapkan sama dengan besaran alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD induk tahun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau tidak mengalami perubahan. penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah tersebut diarahkan untuk pembayaran kewajiban angsuran pokok utang atas pinjaman daerah pada pt. sarana multi infrastruktur (persero).
Berdasarkan rencana perubahan penerimaan pembiayaan daerah dan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah pada

rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021, maka terdapat selisih yang merupakan pembiayaan netto sebesar Rp.237.647.473.773 (dua
ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah). pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup nilai defisit pada rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2021, yang merupakan selisih negatif antara besaran target perubahan pendapatan daerah dan rencana perubahan belanja daerah sebesar (Rp.237.647.473.773) (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan menjadi sebesar rp.0 (nol rupiah), atau secara struktur rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dalam posisi berimbanbang." tutup Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri SIP. (sumber bagian Humas sekertariat DPRD Loteng). Tim.

0 komentar:

Posting Komentar