Laporan komisi IV DPRD Terhadap Rancangan Peraturan daerah Usul DPRD tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Berikut Laporan komisi IV DPRD
terhadap Rancangan Peraturan daerah 
Usul DPRD tentang Penyelenggaraan Kearsipan
dan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

Lombok Tengah.JournalNTB.Com. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten  Lombok Tengah dipimpin langsung oleh Ketua Dewan M Tauhid SIP bersama wakil pimpinan Dewan serta semua anggotanya. selain itu dalam rapat ini Dihadiri Wakil Bupati Dr HM Nursiah, S,sos Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Forum komunikasi Perangkat daerah,  Organisasi perangkat daerah  (OPD) Pemda Lombok Tengah, ketua PN Praya, para Camat, berlangsung di gedung Dewan dijalan Jontlak Praya Tengah berlangsung Lancar pada hari  Selasa (02/11/2022).  

Juru bicara Komisi IV H Ahmad Supli SH dalam Laporannya 
terhadap pembahasan
Rancangan perda daerah tentang penyelenggaraan kerasipan dan Ranperda 
tentang penyelengaraan Kabupaten Layak Anak menyatakan, mengawali laporan Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini, izinkan
saya atas nama Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengajak kita semua,
untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini Selasa,
2 November 2021 atau bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'u| Awal 1443 Hijriyah, kita
masih diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat waI'afiat.
Selanjutnya Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Alam Nabi Besar Muhammad SAW, yang memberikan keteladanan kepada kita semua, sehingga
kita mampu menterjemahkan secara baik makna kehidupan beragama, berbangsa
dan bernegara. Semoga kelak kita memperoleh Syafaat-Nya. Amin Ya-Robba|'a|amin."
Sebagaimana Laporan Komisi IV DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang telah
disampaikan pada Rapat Parirpurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tanggal 5 Juli
yang Ialu, bahwa beberapa substansi krusial dari materi muatan Ranperda tentang
Penyelenggaraan Kearsipan dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten
Layak Anak telah dapat dirampungkan dan disepakati bersama antara Komisi IV dan
perwakilan Pemerintah Daerah. Namun mengingat ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
yang mengamanatkan bahwa terhadap pembahasan rancangan perda, sebelum
persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD, terlebih dahulu
diIakukan fasilitasi atau dilakukan pembinaan oleh Gubernur melalui Biro Hukum
Sekretariat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Walaupun secara normatif, kegiatan fasilitasi tersebut diIaksanakan paling lama
15 hari, namun seiring dengan diberlakukannya PPKM di wilayah Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang menyebabkan sebagian dari staf pada Biro Hukum Setda
Provinsi NTB melaksanakan Works From Home (WFH), maka kegiatan fasilitasi
tersebut memakan waktu yang cukup lama. AIhamduIiI|ah, hasil fasilitasi terhadap
Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Ranperda tentang
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak telah diterima oleh Bagian Hukum Setda
Kabupaten Lombok Tengah yang selanjutnya disampaikan kepada Komisi IV sebagai
Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yang diamanatkan
melaksanakan pembahasan terhadap Ranperda dimaksud." jelas H Ahmad Supli Sh.

Secara umum, hasil fasilitasi oleh Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara
Barat, Iebih banyak memberikan saran perbaikan terhadap aspek penulisan produk
hukum daerah. Sedangkan terhadap beberapa substansi yang tertuang dalam batang
tubuh Ranperda ini, tidak mengalami perubahan.
Secara umum, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan
Kearsipan dan Ranperda tentang PenyeIenggaraan Kabupaten Layak Anak dapat kami
sampaikan rinciannya sebagai berikut :
1. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan terdiri dari 9 bab 77 pasaI dengan rincian sebagai berikut, Ketentuan Umum, terdiri dari 5 pasal yaitu Pasal 1 sampai dengan pasal yang memuat mengenai beberapa istilah, maksud, tujuan, asas dan ruang Iingkup. Pembinaan Kearsipan, terdiri dari 3 yaitu dari pasal 6 sampai
dengan pasaI 8 yang memuat ketentuan mengenai ruang lingkup pembinaan, pengawasan dan pemberian penghargaan, Sumber Daya Kearsipan, terdiri dari 15 pasal mulai dari pasal 9
sampai dengan pasal 25 dengan muatan ketentuan mengenai organisasi
kearsipan, SDM Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, serta Pendanaan.
Bab IV  Pengelolaan Arsip, terdiri dari 42 pasal yaitu Pasal 25 sampai
dengan Pasal 68, yang memuat ketentuan mengenai PengeIo|aan Arsip
Dinamis dan Pengelolaan Arsip Statis Perlindungan dan Penyelamatan, terdiri dari 2 pasal mulai dari
Pasal 69 sampai dengan Pasal 70, berisi ketentuan terkait kewajiban
pemerintah dalam melaksanakan perlindungan dan penyelematan arsip, Bab VI, Pembentukan Simpul Jaringan, terdiri dari 2 pasal yaitu Pasal
71 sampai dengan Pasal 72 yang berisi ketentuan mengenai tugas dari LKD selaku Simpul Jaringan;
Bab VII, Ketentuan Pidana, terdiri dari 1 pasal yaitu Pasal 73 yang memuat ketentuan mengenai sanksi pidana kurungan atau pidana
denda.
Bab VIII, Ketentuan Lain-Lain, terdiri dari 2 pasal mulai dari Pasal 74
sampai dengan Pasal 75, yang memuat ketentuan mengenai jaminan
kesehatan dan tunjangan bagi Arsiparis.
Bab IX: Ketentuan Penutup terdiri dari 2 pasal mulai dari Pasal 76
sampai dengan Pasal 77, yang memuat ketentuan pemberlakuan perda. Ranperda Tentang Penyelenggaran Kabupaten  Layak Anak, terdiri dar| 17 Bab dan 31 Pasal, dengan rincian sebagai berikut 1
Bab I,  Ketentuan Umum, terdiri dari 2 pasal yaitu Pasal 1 sampai dengan pasal 2, yang memuat mengenai beberapa istilah dan tujuan. Bab ll, Ruang Lingkup, terdiri dari 1 yaitu pasal 3 yang memuat ketentuan mengenai ruang Iingkup Peraturan Daerah, Bab III, Prinsip dan Strategi, terdiri dari 4 pasal mulai dari pasal 4
sampai dengan pasal 7 dengan muatan ketentuan mengenai startegi
implementasi KLA.
Bab IV, Hak Anak, terdiri dari 2 pasal yaitu Pasal 8 sampai dengan
Pasal 9, yang memuat ketentuan mengenai Hak Anak dan jenis-Jenis
Perlindungan terhadap Anak.
Bab V, Peran dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah, terdiri dari 2 pasal mulai dari Pasal 11 sampai dengan Pasal 12, berisi ketentuan
mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, Bab VI,  Koordinasi Antar Perangkat Daerah dan Lembaga
Masyarakat Terkait, terdiri dari 1 pasal yaitu Pasal 12 yang berisi
ketentuan mengenai pembentukan gugus tugas KLA,
Bab VII, Pengawasan, terdiri dari 1 pasal yaitu Pasal 13 yang memuat
ketentuan peran Gugus Tugas KLA dalam melaksanakan pengawasan.
Bab VIII, Tanggung Jawab Orang Tua, terdiri dari 2 pasal mulai dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 15, yang memuat ketentuan mengenai tanggungjawab orang tua serta pengalihannya.
Bab IX: Kewajiban Keluarga, terdiri dari 1 pasal yaitu Pasal 16, diatur
mengenai tanggungjawab dari masIng masing keluarga.
Bab X: Tanggung Jawab Masyarakat, terdiri dari 1 pasal yaitu Pasal 17 yang mengatur mengenai rincian peran masyarakat dalam mewujudkan
KLA. Bab XI, Peran dan Tanggung Jawab Dunia Usaha, terdiri dari 3 pasal
yaitu mulai dari Pasal 18 sampai dengan pasal 20. dalam Bab ini
mengatur tentang peran dan tanggungjawab Dunia Usaha dalam upaya
pemenuhan hak dan Perlindungan Anak Bab XII,  Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak, terdiri dari 6 pasal yaitu mulai dari Pasal 21 sampai dengan pasal 26, yang mengatur ketentuan mengenai
standarisasi Sekolah Layak Anak, Pelayanan Kesehatan Layak Anak dan Desa/Keluarahan Iayak anak.Bab XIII, Pendanaan, tediri dari 1 pasal yaitu Pasal 27 yaitu Pasal 27 yang mengatur mengenai sumber-sumber pendanaan baik yang berasal
dari APBD maupun sumber lain yang sah." Bab XIV Sanksi Pidana, terdiri dari 2 pasal yaitu mulai dari pasal 28
sampai dengan pasal 29 mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana
dan sanksi administratif Bab XV, Pengahrgaan, terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 30, mengatur
mengenai ketentuan pemberian penghargaan bagi satuan pendidikan,
pelayanan kesehatan, desa/kelurahan, lembaga masyarakat, dan pelaku usaha yang melaksanakan ketentuan Perda ini secara optimal.
1mBab XVI, Ketentuan Penutup, terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 31 yang
memuat ketentuan mengenai pemberlakuan perda." Papar HM Supli Sh.
Selanjutnya, Ketua komisj IV ini menambahkan, 
Mengakhiri Iaporan ini, izinkan saya atas nama Plmpinan dan Anggota Komisi
IV menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
Pemerintah Daerah serta seluruh stake holder yang telah berperan aktif dalam
melaksanakan berbagai rangkaian tahapan pembahasan, balk mulai dari perencanaan,
pembahasan sampai dengan tahapan persetujuan yang insyaAllah sebentar lagi akan
kita laksanakan." Komisi IV berharap kepada Pemerintah Daerah untuk segera
menindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan pelaksana yang menjadl amanat dari
Ranperda ini."Pungkasnya.

Ketua, wakil Ketua, Sekretaris,
H. Ahmad Supli, SH, Lalu Erlan, SH Jumrah, SH
Anggota anggota
1. H muhammad Nasib, SP.
2. Lalu Ramdan, S,Ag. Hj dra Nurul amAdha HMZ MM. H Ihsan, SHI
LM Syarif Hidayatullah, S.pdi Sri Retnowati, S,sos, Legewarman, Spdi Suhaimi SH,
 Yasir Amrillah Spdi.(jntb)

0 komentar:

Posting Komentar