Fraksi Di Dewan Setuju Terhadap Hasil Pembahasan Badan Anggaran


Lombok Tengah.JournalNTB.Com. Pimpinan DPRD dengan segenap anggotanya melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah terhadap hasil pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022, berlangsung di gedung dewan jalan jontlak praya Tengah pada hari Selasa, (30/11/2021).

Rapat Paripurna yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD M.Tauhid  SIP di Gedung DPRD Lombok Tengah itu dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, para wakil ketua, segenap anggota Dewan,, Sekwan Suhadi Kana, S,sos para Asisten, Staf Ahli Bupati, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah jajaran pemda setempat.

Dalam laporannya, juru bicara Banggar DPRD, Muhalip menyampaikan, sebagaimana yang diketahui bersama, bahwa pendapatan pemerintah pusat sangat tergantung pada peningkatan produksi barang dan jasa, yang menjadi sumber penerimaan PPN (pajak pertambahan nilai) dan PPH (pajak penghasilan). Sedangkan pendapatan pemerintah Provinsi sangat tergantung dari sektor transportasi berupa kepemilikan kendaraan (pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor), penggunaan bahan bakar (pajak bahan bakar kendaraan bermotor).

Selain sektor transportasi, pendapatan pemerintah provinsi juga bersumber dari pajak rokok dan air permukaan. Sedangkan pendapatan pemerintah kabupaten/kota sangat tergantung dari kunjungan wisatawan, karena wisatawan akan menginap di hotel dan makan di restoran. dan lazimnya, pada daerah yang kunjungan wisatawannya tinggi, harga tanahnya cenderung tinggi, sehingga pendapatan PBB dan BPHTB juga cenderung tinggi. "Karena itu, jika diperhatikan secara cermat, beberapa kabupaten/kota yang memiliki PAD tinggi di Indonesia adalah daerah dengan karakteristik ibu kota, pusat bisnis atau daerah tujuan wisata. ketiganya memiliki persamaan, yaitu tingkat kunjungan wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri yang cenderung tinggi. daerah ibu kota menikmati "privilege" atau keistimewaan sebagai tujuan, kunjungan kerja daerah disekitarnya, begitu pun pusat bisnis menikmati posisinya sebagai kunjungan banyak pihak dari pelaku bisnis, juga sebagai jalur dagang. Sedangkan daerah wisata memiliki destinasi wisata yang memancing minat para pelancong untuk datang berkunjung. Kontribusi sektor non pariwisata bagi pendapatan asli daerah sangat rendah, karena sebagian besar pajaknya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan peningkatan sektor pariwisata akan berdampak langsung bagi peningkatan pendapatan asli daerah," tegas Muhalip."

Kabupaten Lombok Tengah memiliki potensi seperti daerah-daerah lainnya yang telah lebih dahulu maju dalam mengembangkan sektor pariwisata, karena itu transformasi struktural perekonomian lombok tengah perlu dilakukan dengan meningkatkan persentase kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah dimana sektor pariwisata mampu menopang hampir 30 persen perekonomian daerah. Adapun di Lombok Tengah kontribusi sektor pariwisata masih di bawah 1,5 persen. Untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata di Lombok Tengah, pemerintah daerah perlu memberikan effort yang lebih intens karena kawasan ekonomi khusus (KEK) The Mandalika dengan MotoGP-nya hanyalah trigger atau pemicu, bukan segala-galanya. posisi mandalika sebagai kawasan khusus mesti dioptimalkan sebagai momentum kebangkitan ekonomi lombok tengah, khususnya sektor pariwisata. "Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Lombok Tengah mesti menjadi daerah yang ramah investasi. kendala lahan, kondusifitas keamanan daerah, dan peningkatan sumber daya manusia menjadi persyaratan kunci dalam meningkatkan pariwisata. Di samping itu, integrasi kawasan yang menyediakan paket lengkap antara destinasi pariwisata dengan sarana perdagangan, oleh-oleh, kuliner, dan hiburan perlu untuk dipertimbangkan dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang. Momentum bangkitnya pariwisata daerah melalui perhelatan World Superbike dan motoGP, jangan sampai hanya dinikmati oleh sekelompok orang, sedangkan penduduk lokal hanyalah menjadi penonton. Mandalika dengan motoGPnya bukanlah "malaikat penyelamat" yang akan menyelesaikan semua problem perekonomian Lombok Tengah. motoGP adalah industri yang punya kalkulasi untung dan rugi, motorGP adalah entitas bisnis yang bertujuan mencetak laba. pemerintah perlu menjaga ritme pertumbuhan ekonomi yang sustainable, berkelanjutan, dengan memberikan effort yang lebih, membangun dari bawah, membangun manusia Lombok Tengah agar bisa mengikuti ritme dan deru motoGP. Sebagai penduduk lokal, warga Lombok Tengah jangan hanya menjadi "tenaga kerja kasar" di tengah kemewahan yang ada," jelas Muhalip.


Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Tengah itu juga menyampaikan, berkat kesungguhan dan komitmen yang tinggi antara Banggar DPRD Lombok Tengah dengan pemerintah daerah melalui pimpinan dan seluruh jajaran tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), pada hari ini selasa tanggal 30 november 2021,  dapat menyepakati bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Permendagri 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022. "Berdasarkan hasil pembahasan Banggar yang dilaksanakan mulai tanggal 15 sampai 29 november 2021, dapat kami sampaikan hasilnya sebagai berikut, 1. Dari segi tata cara penyusunan peraturan daerah, Banggar DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk senantiasa mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang  undangan. untuk itu, badan anggaran meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik dalam konsideran menimbang, maupun dasar hukumnya. 2. Memperhatikan suksesnya perhelatan IATC dan WorldSbK yang telah terselenggara beberapa waktu yang lalu, Banggar bersama TAPD berupaya untuk mengkalkulasi ulang berbagai sumber penerimaan daerah baik yang bersumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah," ucap Muhalip.


Muhalip juga memaparkan secara umum, postur anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2022, a. Pendapatan Daerah.

Target pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.2.281.908.069.286  dengan rincian sebagai berikut :

1.PAD

Secara total target pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp.315.849.210.525  dengan rincian sebagai berikut :

1.Pajak Daerah, ditargetkan sebesar Rp.190.144.753.248.

2.Retribusi daerah, ditargetkan sebesar Rp .34.368.888.421

3.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditargetkan sebesar Rp.11.507.005.000

4.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ditargetkan sebesar Rp .79.828.563.856

5.Pendapatan Transfer

Pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.1.923.786.896.507 dengan rincian sebagai berikut :

1) Pendapatan transfer pemerintah pusat, sebesar Rp.1.816.938.435.000.

2) Pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.106.848.461.507

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp.42.271.962.254  yang bersumber dari pendapatan hibah sebesar Rp.7.102.000.000 dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 35.169.962.254

2.Belanja Daerah

Rencana belanja daerah pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.466.345.277.286 dengan memperhatikan perbandingan besaran pendapatan daerah dengan belanja daerah, maka terdapat defisit sebesar Rp. 184.437.208.000.

3.Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD  tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.204.437.208.000 yang bersumber dari pinjaman pada program pemulihan ekonomi nasional sebesar 200 milyar serta sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 4.437.208.000  yang merupakan estimasi biaya pengawasan dan pekerjaan fisik hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2021 yang akan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran 2022. sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah pada apbd tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp .20.000.000.000,00  yang diperuntukkan untuk pembayaran cicilan pinjaman daerah. Dengan demikian maka jumlah pembiayaan netto pada tahun anggaran 2022 menjadi sebesar Rp.184.437.208.000. "Berdasarkan uraian di atas, maka total pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiayaan daerah menjadi sebesar Rp. .2,486,345,277,286.00 , sedangkan belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.2,486,345,277,286.00, sehingga struktur rancangan APBD kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2022 direncanakan dalam posisi berimbang," papar Muhalip 

Adapun rincian hasil pembahasan bersama antara Banggar  dengan TAPD Lombok Tengah terhadap nota keuangan dan ranperda tentang APBD Lombok Tengah tahun anggaran 2022 dituangkan dalam matriks hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Terhadap pergeseran program kegiatan antar SKPD maupun pergeseran program kegiatan SKPD, secara teknis dilaksanakan oleh tim anggaran pemerintah daerah dengan berpedoman pada lampiran laporan badan anggaran DPRD.

Selanjutnya, terhadap hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, masing-masing Fraksi yang duduk dalam Banggar DPRD Lombok Tengah telah menyampaikan pendapat akhirnya sebagai berikut :

1.Fraksi Partai Gerindra :

Menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

a.Fraksi gerindra mendorong optimalisasi pengelolaan PAD terutama PAD yang sudah jelas sumbernya seperti pajak dan retribusi yang ada di kawasan ekonomi khusus mandalika, BPHTB, retribusi menara telekomunikasi dan lain sebagainya.

b.Fraksi Gerindra memandang bahwa untuk mendukung pengembangan pariwisata dibutuhkan investor yang benar- benar serius untuk mau membangun khususnya di bidang perhotelan yang kondisinya saat ini masih lebih sedikit dibanding dengan kota mataram maupun Lombok utara.

c.Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah segera melakukan penertiban terhadap tanah-tanah yang telah dikuasai oleh sejumlah pihak namun hingga saat ini tidak kunjung melakukan pembangunan, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2021 tentang penertiban kawasan dan tanah terlantar.

2.Fraksi Partai Golkar

Setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

a.Terhadap kamus anggaran, penempatan nomenklatur disesuaikan dengan tupoksi OPD seperti alsintan harusnya ada di dinas pertanian, bukan di dinas koperasi.

b.Eksekusi anggaran agar dilaksanakan secepatnya sehingga nilai  manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

c.Terhadap konsultan perencana agar ditertibkan mengingat ada  indikasi beberapa konsultan perencana yang justru bekerjasama dengan pihak pelaksana kegiatan.

3.Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

a.Agar apa yang telah menjadi catatan-catatan fraksi untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

b.Fraksi PKB  mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menutup kebocoran PAD dengan melakukan penataan serta penertiban terhadap obyek pajak dan retribusi daerah. hal ini menjadi penting untuk segera dilakukan mengingat dalam penetapan pajak hotel misalnya, masih ada yang belum didasarkan atas jenis dan jumlah kamar yang tersedia.

c.Sebagai upaya untuk meningkatkan PAD, hendaknya didukung dengan perangkat hukum serta sarana dan prasarana yang memadai seperti perubahan terhadap perda pajak dan retribusi daerah,  penyediaan parkir gate, serta alat uji kendaraan bermotor serta fasilitas pendukung lainnya.

d.perlunya mengoptimalkan keberadaan aset daerah sebagai sumber PAD.

4.Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Menyatakan bahwa Fraksi PPP menyampaikan apresiasi atas optimisme pemerintah daerah dalam menyusun target pad. untuk itu, fraksi PPP meminta kepada pemerintah daerah untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh OPD dalam menggali PAD, seperti dinas lingkungan hidup yang membutuhkan laboratorium, dinas perhubungan yang membutuhkan parkir gate, rambu-rambu di perairan laut selatan, neon box serta alat pengujian kendaraan bermotor. Fraksi PPP menyatakan setuju.

5.Fraksi Partai Demokrat

Menyatakan setuju serta menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD.

6.Fraksi PKS

Menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

a.Mendukung fraksi-fraksi lain yang telah memberikan perhatian serius terhadap upaya peningkatan PAD.

b.Fraksi PKS memandang bahwa perlu adanya penjelasan yang lebih detail terhadap data pad serta rincian belanja sebagai bahan bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

7.Fraksi PBB

Menyatakan setuju dengan catatan dan rekomendasi sebagai berikut :

a.Fraksi PBB mendukung dan mendorong pemerintah daerah terhadap upaya nyata dalam mengoptimalkan potensi PAD.

b.Meminta pemerintah daerah untuk memanfaatkan teknologi informatika berupa aplikasi penyetoran pad secara non tunai sebagai upaya untuk mengurangi potensi kebocoran PAD.

c.Keberkahan kawasan mandalika yang menjadi salah satu sumber pad, hendaknya juga dapat dirasakan oleh tenaga GTT dan PTT melalui peningkatan kesejahteraannya.

8.Fraksi nasdem perjuangan

Menyatakan setuju dengan dengan catatan sebagai berikut :

menyampaikan catatan khusus untuk bappeda, agar benar benar tampil sebagai lembaga yang memang selayaknya berfungsi sebagai lembaga perencana khususnya dalam mendesain pendapatan daerah yang lebih maksimal lagi.

Mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang berbasis pelayanan kepada masyarakat. hal ini menjadi penting mengingat semakin baik dan banyaknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, maka akan berimplikasi terhadap optimalnya potensi pendapatan daerah.

9.Fraksi Amanat Nurani Berkarya

Menyatakan setuju dengan harapan dan doa semoga apa yang telah disepakati dalam pembahasan di tingkat badan anggaran dapat direalisasikan secara nyata. dengan demikian maka seluruh fraksi-fraksi yang duduk dalam Banggar DPRD kabupaten Lombok tengah menyatakan setuju terhadap hasil pembahasan badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah. " Mengakhiri laporan Banggar ini, kami atas nama pimpinan badan anggaran DPRD kabupaten lombok tengah, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada segenap anggota badan anggaran, tim pemerintah daerah beserta jajaran organisasi perangkat daerah lingkup pemerintah kabupaten lombok tengah, yang telah dengan sungguh-sungguh membahas dan mengkaji nota keuangan dan ranperda tentang APBD kabupaten lombok tengah tahun anggaran 2022 sesuai jadwal yang telah ditetapkan." pungkas Ketua Gerindra Kabupaten Lombok Tengah itu .( jntb).

0 komentar:

Posting Komentar