Fraksi Golkar Apresiasi Pemda Atas Inisiatifnya Mengajukan Ranperda Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Dibahas Lebih Lanjut


Lombok Tengah.JournalNTB.Com. Rapat Paripurna DPRD Lombok Tengah dengan Agenda, Penyampaian Pemandangan Umum fraksi terhadap penjelasan pemda atas pengelolaan Keuangan daerah dan penyampaian pendapat kepala daerah terhadap ranperda usul DPRD terhadap penyelenggaraan perpustakaan Berlangsung di gedung Dewan jalan jontlak Praya Tengah Senen (6/12/2021).

Dihadapan pimpinan Dewan dan Wakil Bupati Nursiah serta Segenap Dewan OPD,  Para Camat Kelurahan/Desa Juru Bucara Fraksi Golkar Lalu Muhammad Iqbal S, Kom menyatakan,
Pembangunan Daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme penyelenggaraan pemerintahan daerah juga merupakan subsistem dari pemerintahan daerah,"lebih lanjut pada pasal 18 a dijelaskan bahwa hubungan keuangan pelayanan umum dan pemanfaatan sumberdaya alam lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan Selaras berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut yang dimaksud dengan daerah adalah pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan." jelas Iqbal.

Lanjutnya, sistem pengelolaan keuangan daerah untuk mengelola pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengeluaran keuangan." papar nya. "Partai Golkar DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah kabupaten atas inisiatifnya mengajukan rancangan Peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah untuk menjawab semua hal ketimpangan yang terjadi selama ini yang memang regulasi tersebut sudah tidak relevan lagi dalam kondisi daerah dan masyarakat diharapkan keberadaannya karenanya Fraksi Partai Golkar menyetujui rancangan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah untuk dibahas lebih lanjut Sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan menjalankannya mengimbau kepada pemerintah daerah supaya pada pasal pembinaan dan pengawasan serta agar manfaat agar-agar lebih bermanfaat bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat terutama masyarakat petani dan pedagang." tutupnya.

Sidang Paripurna itu juga dihadiri oleh Ketua PN Negeri Praya, Ketua Pengadilan Praya dan Dandim 1602 Praya dan jajaran Polres Loteng. (jntb).

0 komentar:

Posting Komentar