Untuk Menghadapi Krisis, Jokowi Diminta Buat Aturan Untuk Membantu Pelaku UMKM

Jakarta.journalntb.com-
Dalam situasi pandemi Covid -19 dampak perekonomian masyarakat sangat terpuruk,sekarang ini membeli kebutuhan dapur saja perlu berantri panjang hanya untuk mendapatkannya. Kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng sulit diperoleh karena kurang tersedia di pasar.Rakyat menjerit kelangkaan dan mahalnya minyak goreng.

Menanggapi hal tersebut,Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PAN Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa H.Muhammad Syafrudin ,ST,.MM akrab disapa HMS berharap Pemerintah (jokowi) membuat aturan khusus untuk menerapkan kebijakan melindungi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah alias UMKM.

"Komitmen pemerintah harus ada sebagai bahan perhatian agar kelangkaan stok minyak goreng sawit dan kedelai saat ini di pasar di Indonesia terulang kembali kelangkaanya."kata HMS kepada media via seluler rabu (23/02/22).

HMS Komisi IV yang membidangi Pertanian,Kelautan,Kehutanan dan Bulog menegaskan,kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat harus dikontrol oleh pemerintah. Apalagi menjelang puasa dan lebaran idul fitri tahun 2022.

Ia meminta pemerintah melindungi UMKM yang menyiapkan bahan baku untuk kebutuhan masyarakat. Termasuk di antaranya di bidang kuliner menjadi andalan masyarakat khususnya saat masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Apalagi di Dapil saya NTB ada Sirkuit MotoGP Mandalika.

"Kasus kelangkaan minyak goreng, bahan bakunya diperoleh dari dalam negeri, mengherankan kenapa masyarakat kesulitan mendapatkannya. Karena itu, saya minta pemerintah berkomitmen melindungi pelaku usaha UMKM.Agar pemerintah berhenti impor kedelai," tetangnya

HMS menambahkan,Alhamdulillah untuk kebutuhan kedelai di Dapil NTB Pulau Sumbawa terpenuhi sehingga harga tempe dan tahu bisa setabil.Akan tetapi terjadi kelangkaan minyak goreng di NTB.(Rozak)

0 komentar:

Posting Komentar