HMS BPJS Kesehatan Jadi Syarat Jual Beli Tanah Merupakan Kebijakan Absurd


Jakarta.journalntb.com-
Berbagai pihak menolak dengan tegas intruksi Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) yang mewajibkan keanggotaan BPJS Kesehatan sebagai syarat jual beli tanah. Bahkan, kebijakan itu dinilai sebagai kebijakan absurd dan sewenang-wenang.

"Kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat pendaftaran tanah atau rumah susun dan jual beli adalah kebijakan yang absud, mengada-ada. Dan bisa dikategorikan sebagai bentuk sewenang-wenang," ujar anggota Komisi IV DPR RI fraksi PAN,H.Muhammad Syafrudin,ST,.MM dalam keterangan resminya Selasa (1/3/2022).

Ia menyampaikan, peralihan kepemilikan tanah dan jaminan sosial kesehatan merupakan hak rakyat yang harus sama-sama dilindungi negara."Sehingga dalam melindungi hak tersebut negara tidak boleh memberangus dan membungkam hak lainnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pertanahan DPR RI Luqman Hakim juga mendesak Menteri Agraria Sofyan Djalil membatalkan kewajiban menyertakan kartu BPJS Kesehatan tersebut. Kata dia, jika dalam Inpres ini terdapat kekeliruan berkaitan dengan masalah pertanahan, seharusnya menteri memberi masukan agar direvisi.

"Jangan malah sebaliknya, bersikap seolah tidak tahu ada masalah dan langsung melaksanakannya," ujarnya. Politikus PKB itu menilai, aturan ini tak logis. "Apa hubungannya antara jual beli tanah dengan BPJS Kesehatan?" katanya.

Diberitakan TIMES Indonesia sebelumnya, pemerintah kembali mengeluarkan aturan irasional dan serat akan sewenang-wenang. Yakni kewajiban masyarakat menyertakan kartu BPJS Kesehatan dalam kegiatan jual beli tanah.

Diketahui, kewajiban ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Inpres ini diteken oleh Presiden Jokowi kemarin. Dimana, Beleid ini memerintahkan kepada Menteri Agraria untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli itu adalah peserta aktif dalam program JKN.

Juru bicara Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan kebijakan menyertakan kartu BPJS Kesehatan akan berlaku pada 1 Maret 2022 nanti. Kata dia, kementerian bakal melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam waktu dekat. "Nanti disampaikan, setiap pengajuan jual beli tanah mohon dilampirkan (kartu) BPJS Kesehatan. Itu kan persoalan mudah saja," katanya 

Langkah ini lanjut dia, merupakan salah satu upaya untuk mendorong seluruh masyarakat terdaftar dalam program JKN.
Menurutnya, dengan program ini pemerintah ingin memastikan semua penduduk memiliki kepastian jaminan kesehatan." Ini bagian dari kehadiran negara, dengan wadah salah satu di antaranya melalui ATR BPN. Dengan demikian ini bagian dari tanggung jawab presiden," ujarnya soal BPJS Kesehatan. (Rozak)

0 komentar:

Posting Komentar