Pelayanan Transportasi Dishub NTB Di Perhelatan MotoGP22 Sanggat Buruk Dan Semeraut

Mataram,JournalNTB.com.
Pasca Perhelatan Motor-GP Mandalika 2022  masih banyak masalah terutama dalam pelayanan transportasi yang semeraut dan tidak jelas, terutama kinerja Dinas Perhubungan Provinsi NTB  dipertanyakan terutama  dalam mengurus sarana transportasi darat untuk menunjang MotoGP Mandalika 22 dinilai "sangat buruk", DPC dan DPD Organisasi Angkutan Darat NTB (Organda)  menjadi sorotan Publik.

Dalam hal ini, bukan tanpa alasan, sebab setelah selesai event MotoGP Mandalika timbul permasalahan baru   yang berhubungan dengan angkutan antar jemput  penonton yang ditelantarkan dan menjadi korban akibat sistem regulasi yang dibuat oleh Dinas Perhubungan NTB, yang tidak jelas dan semeraut.

Bukan hanya itu  penanggung jawab, 65 unit kendaraan ASK yang dipesan dari Jawa timur menggatakan  bahwa belum menerima bayaran sama sekali dari orang berinisial" DD" yang  katanya sudah di rekomendasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB.

"Kami juga belum menerima bayaran dari orang yang katanya direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB untuk ASK," Ungkap Ketua DPD Organda NTB Junaidi Kasum  dalam konferensi pers Senin, 21/03.

Junaidi Kasum menilai instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi NTB tidak maksimal bekerja, dan tidak bersinergi dengan lembaga yang mempunyai tugas pokok yaitu (ORGANDA) dalam menyiapkan armada ASK untuk menunjang kendaraan yang memang telah disiapkan Dinas perhubungan Provinsi untuk MotoGP Mandalika, bahkan terlihat Dinas Perhubungan Provinsi NTB (Dishub NTB) dinilai bekerja secara sendiri-sendiri,imbuhnya.

"Laporan penanggung jawaban atas kedatangan 65 Angkutan Sewa Khusus (ASK) dari luar NTB, ini menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan NTB tak berkordinasi dengan Kami  (Organda) selaku yang diberikan wewenang dalam mengurus ASK," Tuturnya,Junaidi Kasim.

DPD Organda NTB meminta agar Dinas perhubungan Provinsi NTB beserta stakeholder untuk berkoordinasi agar Organda kedepan tidak ada yang disalahkan atau  dikambing hitamkan.

Dinas Perhubungan NTB dalam mengatur sarana transportasi darat untuk MotoGP Mandalika  ini sudah lama membuat kecewa Organda NTB, dimana penyediaan unit-unit kendaraan tidak melibatkan Organda, sehingga membuat kecewa DPD dan DPC Organda se NTB.

"Kekecewaan, Kami redam dalam-dalam demi terselenggaranya MotoGP Mandalika dengan baik. Akan tetapi usai MotoGP muncul masalah, Angkutan sewa khusus "ASK" yang belum dibayar oleh penyedia yang direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Kami dari Organda merasa sangat perihatin dengan sesama pengusaha angkutan," imbuhnya.

Sementara itu,Hadi dan Mihfatul yang merupakan penanggung jawab pengusaha Angkutan Sewa khusus ( ASK ) dari Surabaya dan Malang ini mengeluhkan Pihak Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO) yang berinisial DD sampai saat ini belum menyelesaikan pembayaran dan bahkan terkesan menghindar.

"Kami dibuat luntang - lantung disini, tidurpun kami sembarangan dan kendaraan yang semula kami parkir dihalaman kantor Dinas perhubungan Provinsi NTB,  masih satu halaman dengan ASTINDO oleh Kadis Perhubungan melalui Satpam diusir," Tuturnya.


Saling tuding masalah antara Dinas perhubungan Provinsi NTB dan ASTINDO tentang  kendaraan ASK yang disewa pada pelaksanaan motoGP Mandalika padahal sebelumnya antara Dishub ,Astindo sudah sepakat lewat inisial DD yang direkomendasikan oleh Dishub NTB kerjasama dengan ASTINDO akan membayar kendaraan sewa  ASK 50% diawal dan sisanya 50% setelah selesai Motor-GP Mandalika.

Adanya kesepakatan itu penamggung jawab ASK rutin berkomunikasi setiap hari kepada (ASTINDO) melalui inisial DD untuk memastikan tentang kesiapannya, pada akhir DD mentransfer sejumlah uang sebanyak 4 kali melalui Rekening Isterinya dengan total kurang lebih  50 Juta rupiah.

"Saat komunikasi melalui telpon usai ditransfer, DD mengatakan itu sekedar untuk biaya perjalanan karena memang dari awal kesepakatan kami, DD yang membiayai datangnya dan kami yang membiayai pulangnya, dan total biaya penyebrangan kami PP sekitar 90 juta," ungkap kedua pengusaha ini.

Semenjak keberadaannya di Mataram mulai tanggal, 15/03/2022  DP 50 persen yamg dijanjikan belum juga diterima oleh pengusaha ASK ini, lalu kemudian kembali lagi berkordinasi dengan DD (orang kepercayaannya Dishub) dan disepakati lagi supaya ASK beroperasi dulu sambil jalan menunggu DP. Akan tetapi mulai MotoGP hingga usai DD ataupun orang-orang ASTINDO tidak pernah bisa ditemui di kantornya bahkan DD telponnya sulit di hubungi, dan sampai tanggal (21/03/2022 ) DD sudah tidak bisa dihubungi lagi.


"Kami sudah melaporkan ke Polda NTB karena 65 unit kendaraan disewa ini sekitar Rp. 600 juta, dan kendaraan ini kami ambil dari beberapa pengusaha  di jawa, karena harus kami pertanggung jawabkan, tetapi karena kejadiannya seperti ini jalan keluarnya kami laporkan kepihak yang berwajib, namun disuruh untuk mediasi dulu, maka kami melapor ke DPD ORGANDA NTB," ujar keduanya dengan nada kesal.

Sementara itu Kadis Perhubungan NTB Ahmad Faozal saat dihubungi via Watsaap merasa tidak tau menau tentang masalah ini dan ASTINDO bahkan tidak mengenal sama sekali orang yang berinisial DD, dan mengaku tidak pernah tau kalu ASTINDO menyewa kendaraan seperti yang disebutkan.
Itu bukan ranah kami jadi kami sendiri tidak tau menau persoalan ini," tutup Faozal di telpon.(Tim-jntb )






0 komentar:

Posting Komentar